Ketua Harian Jokowi Centre(JC) Sahat M Lumbanraja menilai sosok Irjen Pol Arman Depari pantas untuk mengisi jabatan Direktur Jenderal(Dirjen) Imigrasi.
Jabatan Dirjen Imigrasi itu, kini, kosong setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Ronny F Sompie dari jabatannya.
“Supaya jangan ada conflict of interest, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi. Jadi sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-Plh,” kata Yasonna di Komplek Istana Presiden Jakarta, Selasa(28/1). Di kutip dari liputan 6.com.
Pencopotan Ronny ini ditengarai akibat Yasonna menemui kejanggalan keterangan dari Imigrasi tentang kepulangan tersangka suap Harun Masiku ke tanah air.
Kursi Dirjen Imigrasi saat ini diduduki Pelaksana Harian Jhoni Ginting. Atas penunjukan Yasonna.
Pasca pencopotan itu, Sahat Lumbanraja meminta Menkumham untuk segera mencari dan menunjuk Dirjen Imigrasi yang defenitif.
Dalam rilis pers yang diterima BatamNow Jumat(8 Februari 2020), Sahat mengungkap kualitas Arman Depari yang sudah teruji dan dinilai pantas untuk mengemban jabatan Dirjen Imigrasi itu.
“Pengalaman Arman selama berkiprah di institusi Polri dan BNN tidak perlu diragukan lagi terutama dalam berhubungan dengan negara lain, dalam memutuskan rantai lalu lintas narkotika dan memberantas jaringan narkotika berskala Internasional”, tulis sahat.
Menurut sahat, kemampuan Arman Depari tak perlu diragukan lagi. Saat ini, Arman merupakan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional(BNN).
“Jenderal berbintang dua ini tidak gentar dan konsisten memberantas narkotika saat menjalankan tugas, menjadi momok menakutkan bagi para mafia narkotika dalam dan luar negeri,” lanjut Sahat.
Sahat meminta agar Yasonna tak salah memilih Dirjen Imigrasi yang baru.
“Memang dibutuhkan sosok yang memiliki integritas dan kapasitas teruji, sebab posisi Dirjen imigrasi sangat penting untuk mengawasi keluar masuknya orang dari dalam dan luar negeri agar direktorat yang dipimpinnya lebih sigap, terutama saat melakukan cekal terhadap para oknum terpidana yang berpotensi untuk melarikan diri ke luar negeri. Harapan kami jangan sampai terulang kembali hal yang memalukan pemerintahan yaitu Menteri bisa mendapatkan informasi yang tidak akurat,” tulis Sahat.(on/js)
