BatamNow.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab atas 60 persen produk makanan dan minuman Nestle yang tidak sehat.
Dilansir CNNIndonesia.com, Saleh mengatakan BPOM telah lalai karena meloloskan produk-produk Nestle yang tidak layak edar itu. Ia mengatakan kelalaian itu cukup parah karena produk-produk itu sudah diedarkan sejak lama.
“Kalau betul benar yang disampaikan 60 persen tidak sehat [BPOM] itu lalai. saya kira BPOM harus bertanggung jawab,” ucap Saleh, Minggu (06/06/2021).
“Produk Nestle kan udah berpuluh-puluh tahun di Indonesia dan itu diakui sekarang. Nah ini kan enggak bener,” imbuhnya.
Saleh mengaku menyayangkan kinerja BPOM selaku lembaga yang berada di hulu perizinan makanan, minuman dan obat-obatan.
Saleh mengatakan seharusnya BPOM bisa mendeteksi lebih dini ada permasalahan dalam sejumlah produk Nestle itu. Ia menilai tidak ada alasan bagi BPOM untuk kecolongan.
“Enggak begitu dong, harusnya mereka bekerja lalu mestinya temuan dari kita, bukan karena dapat [dokumen] bocor,” ucap dia.
“Selama ini Badan POM tidak kerja dong? Mereka tidak bisa mendeteksi yang tidak sehat itu sampai setiap produk yang datang dari Eropa dianggap sudah sehat,” imbuhnya.
Saleh khawatir, dengan kasus tersebut banyak warga yang beranggapan produk yang dikonsumsinya tidak diuji dengan benar. Alhasil, berimbas pada kemerosotan pelayanan konsumen.
Terkait itu, Saleh mendorong BPOM untuk lebih detail dalam menyeleksi produk yang boleh diedarkan, terutama produk impor.
“Mendorong pemerintah ke depan berhati-hati dalam memberikan izin pada produk-produk asing masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Dokumen internal Nestle beredar di media yang isinya yang menyebut 60 persen produknya tidak memenuhi standar kesehatan. Perusahaan raksasa asal Swiss itu kemudian mengakui isi dari dokumen tersebut.
“Beberapa kategori dan produk kami tidak akan pernah sehat bagaimanapun caranya banyak yang kami renovasi,” kata Nestle, dikutip dari Financial Times pada Minggu (06/06).(*)
