BatamNow.com, Jakarta – Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang terdiri dari pulau-pulau menjadi berkah tersendiri bagi provinsi yang secara resmi memisahkan diri dari Riau pada tahun 2004 ini. Namun, bila tidak dikelola dengan baik, kemajuan daerah akan sulit dicapai.
“Kepri yang merupakan daerah kepulauan, tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan pembangunannya. Salah satu yang mungkin bisa dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tersebut adalah model klasterisasi wilayah. Dengan diklaster, maka setiap wilayah akan terfokus dengan bidang masing-masing,” ungkap Ketua Umum Kerabat Provinsi Kepulauan Riau (KPKR) Jabodetabek Oecky Rasman Rasyid, dalam perbincangan dengan BatamNow.com pada Kamis (14/10/2021).
Dia mencontohkan, Kabupaten Bintan yang dinilai lebih cocok dijadikan pusat pendidikan di Kepri. Jadi, untuk melanjutkan sekolah, anak-anak cukup pergi ke Bintan, tidak perlu lagi ke Pulau Jawa. Demikian juga Kota Batam yang sudah sejak lama menjadi sentra industri dan bisnis.
Hal yang sama juga bisa dikembangkan di wilayah Tanjung Balai Karimun. Sementara Natuna dan Anambas bisa dijadikan sentra pariwisata. Bisa saja dibuka penerbangan singkat dan berbiaya murah dari Batam ke pulau-pulau sekitarnya. Begitu juga daerah-daerah lainnya, mungkin bisa dikembangkan menjadi sentra pangan dan lainnya. “Jadi, tidak semua aspek ada di suatu daerah,” tandasnya.
Tidak itu saja, sambung Oecky, sebagai daerah kepulauan, tentu sangat cocok dikembangkan usaha perikanan. “Tidak perlu gunakan APBD untuk memaksimalkan potensi perikanan. Cukup bentuk koperasi, di mana ownernya adalah seluruh masyarakat di Kepri. Pemerintah setempat dalam hal ini cukup memfasilitasi saja,” terang Komisaris Utama Medical Haji Jakarta ini.
Dikatakannya, saat ini penduduk di Kepri ditaksir sekitar 2 juta jiwa. Bila 500 ribu orang saja yang menjadi anggota koperasi dengan setoran setiap bulan sebesar Rp 100 ribu per orang, maka akan diperoleh modal awal Rp 50 miliar.
“Dengan uang sebesar itu, dibuatkan kapal nelayan dalam jumlah banyak. Kebetulan galangan kapal pun banyak di Kepri. Kapal itu nanti digunakan oleh para nelayan untuk melaut. Hasilnya dijual ke koperasi,” urainya.
Dengan banyak kapal nelayan beroperasi di perairan Kepri, tidak akan ada lagi kapal-kapal asing yang masuk. Apalagi, kalau kita kerjasama dengan Bakamla atau Polisi Air setempat untuk menjaga wilayah perairan Kepri.
“Intinya, bagaimana pemerintah bisa menggerakkan rakyatnya untuk berusaha dengan inovasi-inovasi. Kalau itu bisa terjadi, maka APBD Kepri akan bertambah, rakyat pun akan sejahtera,” yakinnya.
Oecky berkeyakinan model klasterisasi wilayah mampu mempercepat pembangunan di Kepri. “Ibaratnya, jangan satu orang mau buka warung kopi, lalu yang lainnya juga buka usaha yang sama. Kalau semua begitu, lalu siapa yang bakal jadi konsumennya? Harus ada pembagian yang jelas (klasterisasi) supaya semua bisa sama-sama maju dan berkembang dengan bidang masing-masing,” pungkasnya. (RN)
