BatamNow.com, Jakarta – Dari 68.351 hektare luas hutan mangrove di Kepulauan Riau, 37.364 hektare atau lebih separonya mengalami kerusakan.
Kerusakan hutan mengrove itu diduga akibat pembukaan lahan, penambangan pasir secara ilegal dan penebangan untuk usaha arang.
Kerusakan parah terjadi di Batam dan Bintan. Untuk itu, mendesak agar bisa segera direhabilitasi. Dari 37 ribu hektare mangrove yang rusak itu, di dalam kawasan hutan 25.000 hektare lebih dan di luar kawasan 12.000 hektare lebih.
Kerusakan hutan mangrove di Kepri ini juga mendapat perhatian dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). “Kami melihat kerusakan hutan mangrove di Kepri sudah demikian massif,” ujar Kepala BRGM Hartono kepada BatamNow.com di Jakarta, Sabtu (22/01/2022).
BRGM menilai sangat urgen dilaksanakannya percepatan rehabilitasi mangrove di Kepri. Menurutnya, rehabilitasi mangrove tak hanya soal penanaman namun juga survei lapangan, pemanfaatan, dan beberapa kajian lain.
Menurut data BRGM, selama ini upaya rehabilitasi mangrove baru dilaksanakan dalam ukuran yang kecil, yaitu sekitar 2.000 hektare per tahun. “Ada 9 provinsi yang menjadi target kami untuk direhabilitasi di 2022 ini, salah satunya adalah Kepri,” kata Hartono.
Kedelapan provinsi lainnya antara lain, Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.
Dia menjelaskan, percepatan rehabilitasi mangrove ditekankan untuk dilakukan bukan hanya sekedar menanam, akan tetapi dengan memperhatikan bentang alam/ lanskap mangrove.
Bentang alam/ lanskap mangrove, yaitu sistem ekologi-sosial yang terdiri dari mosaik ekosistem alami dan buatan manusia dengan karakteristik konfigurasi topografi, vegetasi, penggunaan lahan dan pemukiman sebagai hasil proses ekologi, sejarah, serta proses ekonomi, sosial dan aktivitas manusia di area tersebut.
“Rehabilitasi mangrove ini juga diarahkan dengan pendekatan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara nasional, yaitu menyiapkan tanaman mangrove seluas-luasnya untuk menyerap dan menyimpan karbon, sehingga karbon dapat ditahan tidak terbuang ke atmosfer menjadi emisi yang merusak lapisan ozon di atmosfer, serta menyebabkan dampak perubahan iklim melalui kemampuan hutan mangrove menyerap emisi karbon sebesar 4-5 kali lebih besar dari pada hutan daratan,” urai Hartono.
Di sisi lain, Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama BRGM, Budi S Wardhana menjelaskan, faktor lain yang mengakibatkan perusakan mangrove di Kepri antara lain sampah baik dari darat maupun kapal yang lewat.
“Sering temukan mangrove mati karena terlilit sampah plastik di sekitar mangrove. Bahkan, di beberapa wilayah mangrove tidak bisa tumbuh karena sampah menumpuk di kawasan itu,” bebernya.
Terkait upaya rehabilitasi mangrove di Kepri, menurut Budi, dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Dan, daerah yang akan kena rehabilitasi pertama di Kepri adalah daerah yang memiliki habitat mangrove kritis. (RN)
