BatamNow.com, Jakarta – Pemerintah Pusat berkomitmen untuk tidak meninggalkan proyek-proyek mangkrak di era Pemerintahan Joko Widodo. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) akan menyisir sejumlah proyek dan memastikan hanya proyek yang bisa rampung di 2024 yang akan dikerjakan.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemen PUPR Zainal Fatah. “Pak Menteri [Basuki Hadimuljono] sudah memberi arahan dan meminta agar proyek-proyek yang sudah dibangun bisa segera dituntaskan. Seluruh pembangunan yang masih berlangsung akan dikebut dan diupayakan selesai pada 2023 dan 2024,” ujar Zainal, dalam keterangan resminya, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, guna menghindari proyek mangkrak, Kemen PUPR tidak akan sembarangan memulai pembangunan dalam dua tahun ke depan. “Kami akan menyisir rencana kerja apa saja yang rasional untuk bisa diselesaikan paling lambat 2024. Kalau kita yakini tidak akan selesai, tidak akan dibangun,” ujarnya.
Dikatakannya, Kemen PUPR juga akan berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia. Pemda-pemda diminta menyampaikan rencana kerja pembangunan yang akan ditelaah kembali oleh tim di kementerian.
“Jadi tidak semua yang datang, minta infrastruktur kita kasih. Tidak! Kita sisir dulu. Kita akan prioritaskan kepada yang dipastikan selesai,” tegasnya.
Namun, Zainal tidak menyebutkan proyek apa saja yang akan dibatalkan. Ia mengatakan proses seleksi masih berlangsung hingga April 2022. Infrastruktur-infrastruktur yang sudah dimulai pembangunannya bakal dikebut.
“Misalnya, rencana semula selesai 2024, kalau bisa ditarik ke 2023 kenapa mesti menunggu 2024. Tinggal mekanismenya saja. Kita bisa menambah tenaga kerja atau memastikan sumber daya tersedia dengan baik,” tukasnya.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi terkait pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, sejauh ini masih on process.
“Sejauh ini tidak ada kabar penundaan atau pembatalan. Prosesnya masih berjalan dan kita juga ngebut mengerjakannya. Dan lagi, ini kan tidak sepenuhnya menggunakan APBN, melainkan dengan skema KPBU,” ujar Herry kepada BatamNow.com di Jakarta, Senin (28/03/2022).
Dia menambahkan, pihaknya tengah mengupayakan akhir Maret ini, kajian-kajian yang dilakukan bisa rampung, sehingga bisa segera diserahkan ke Bappenas. Setelah itu baru masuk pelelangan proyek.
Dia menambahkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berjalan baik. “Pemprov Kepri juga tengah mengupayakan pembebasan lahan di sejumlah tempat dan diharapkan bisa segera tuntas,” ujarnya lagi. (RN)
