BatamNow.com, Jakarta – Terhitung hingga 18 Juni 2022 Pukul 18.00 WIB, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencapai 33,72 persen. Berada di peringkat keempat nasional, daerah dengan realisasi belanja terbanyak. Jawa Barat berada di urutan pertama dengan 44,51 persen, disusul Bengkulu 39,90 persen dan Banten 41,43 persen. Setelah Kepri, Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan kelima dengan 36,70 persen.
Sementara itu, untuk kabupaten realisasi anggaran tertinggi di Kabupaten Kotabaru sebesar 48,99 persen. Lanjut Kabupaten Kulon Progo 38,30 persen, Kabupaten Pati 36,53 persen, Kabupaten Buton Utara 35,56 persen, dan Kabupaten Pidie Jaya 33,61 persen. Di kota, realisasi belanja tertinggi ada di Sukabumi yakni, 34,26 persen, lalu Kota Blitar 33,89 persen, Salatiga 30,34 persen, Yogyakarta 30,30 persen, dan Prabumulih 29,78 persen.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dalam keterangan resminya usai Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD di Jakarta, Senin (20/6/2022). “Secara umum, realisasi belanja pemerintah provinsi hanya 23,96 persen, sementara pemerintah kabupaten/kota hanya sebesar 20,37 persen,” ujarnya.
Dia mendorong anggaran pemda yang mengendap di bank bisa segera direalisasikan tanpa harus menunggu bunga untuk tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemda jangan menunda-nunda kegiatan yang memang sudah direncanakan. Selain itu, juga harus mempercepat administrasi pertanggungjawabannya,” kata dia.
Agus mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan radiogram kepada pemda, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, Kemendagri juga terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) tiga kali dalam setahun.
Secara lugas, Agus meminta pemda mempercepat belanja pengadaan dini. Menurutya, untuk belanja tahun 2023 bisa dimulai pada tahun sebelumnya, yakni sekitar Juli-Agustus 2022. Dia juga meminta pemda melakukan manajemen kas yang lebih akuntabel. (RN)
