BatamNow.com, Jakarta – Secara terbuka, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengakui bahwa setoran dari bandar judi ke oknum-oknum kepolisian itu memang ada.
Dapat diartikan oknum-oknum itu tak kecuali di Batam, Tanjungpinang dan Karimun sekitarnya.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Putu Elvina juga sudah megingatkan pemerintah di sini bahwa inilah momen yang pas untuk menyetop dan membekukan izin gelanggang permainan (gelper) di Batam dan daerah Kepri lainnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam Firmansyah belum merespons BatamNow.com ketika dikonfirmasi kemungkinan membekukan perizinan gelper di Batam.
Demikian juga Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman dan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt belum merespons redaksi media ini.
Perjudian offline seperti gelper dan super bola Pingpong dan jenis lainnya memang sedang tiarap di Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun.
Tapi berembus kabar kemungkinan akan dibuka kembali.
Beberapa yang mengaku oknum polisi dan Dinas PTSP Kota Batam diduga mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa bandar judi di sini.
Mereka dikabarkan menyusun siasat atau kamuflase bahwa gelper bukan arena judi.
Namun Listyo sudah dengan tegas memerintahkan jajarannya dan para oknum kepolisian agar tidak coba-coba menjadi beking judi lalu menerima setoran.
Dalam tayangan Kick Andy bertajuk ‘Potong Kepala Ala Kapolri’, Senin (19/09/2022), Kapolri meminta hal-hal seperti itu tidak diulangi. “Saya tidak ingin ada anggota (Polri) yang main-main soal judi. Saya minta ini yang terakhir,” katanya.
“Pungutan liar (pungli) dan suap menjadi kebiasaan buruk yang menempati posisi teratas. Demikian juga ada oknum-oknum yang menerima setoran dari kegiatan perjudian. Ini yang harus diperbaiki,” tambah Kapolri.
Listyo merasa prihatin, meski sudah memberikan perintah terkait pemberantasan judi, namun masih saja ada judi online dan darat yang beroperasi. “Itu artinya penegakan hukum main-main. Aparat belum benar-benar tegas di lapangan,” tukasnya.
“Pertaruhannya gampang saja. Kalau masih ada beroperasi judi di suatu wilayah polres tertentu berarti kapolresnya bermasalah. Begitu juga di wilayah provinsi yang masih ada perjudian di beberapa wilayah hukum polres, berarti kapolres dan kapoldanya bermasalah. Ada judi di beberapa polda, berarti pejabat di Mabes Polri yang bermasalah. Itu yang harus saya potong. Saya tidak main-main. Silakan saja dibuktikan oleh para kapolda, kapolres dan pejabat mabes. Saya sudah sampaikan pesan ini berulang kali. Kalau di lapangan masih saya temukan masih ada, berarti saya anggap mereka masih main-main,” tegasnya.
Kapolri: Berantas Judi atau Dicopot dari Jabatan
Soal bandar besar judi yang selalu berhasil kabur, Kapolri mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan PPATK. “Saya telah hubungi PPATK. Karena selalu ada upaya pengelabuan. Soal mereka yang kabur, saya perintahkan untuk terbitkan red notice. Saya juga minta diterapkan pasal TPPU. Pilihannya menyerahkan diri atau ditangkap di luar negeri,” tandasnya lagi.
Sebelumnya, melalui akun media sosialnya, Kapolri meminta seluruh personelnya agar saling mengingatkan antarsesama. Tidak hanya itu, antara bawahan dengan atasan juga bisa saling mengingatkan jika terdapat perintah yang kurang tepat.
“Atasan mengingatkan anak buah, anak buah juga sama harus mau menyampaikan ‘komandan sepertinya ini salah’ dan itu sah-sah saja,” ucapnya.
Kapolri meminta jajarannya tidak ada yang melanggar aturan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Jika ada, dirinya tegas mengatakan akan memberi sanksi pencopotan jika terbukti melanggar.
“Kepada seluruh personel Polri yang melakukan pelanggaran, maka akan langsung saya copot dan ini berlaku untuk semuanya. Jika bawahan mendapat perintah yang salah dari komandan, maka harus berani menyampaikan pendapat karena ini untuk kebaikan institusi,” pungkasnya. (RN/red)
