BatamNow.com, Jakarta – Realisasi belanja dan pendapatan asli daerah (PAD) APBD Kepri 2022 berada di peringkat kedua nasional. Itu menjadi prestasi tersendiri yang mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Karenanya, di 2023 ini, Pemprov Kepri diingatkan kembali untuk bisa menggenjot belanja APBD-nya dengan tetap memegang prinsip good governance dan clear government.
Hal tersebut diingatkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, saat menghadiri Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023 di Kota Tanjungpinang, Kepri, hari ini, Rabu, 29 Maret.
“Belanja APBD awal tahun harus digesa, sehingga uang cepat beredar di masyarakat, daya beli meningkat, pembangunan berjalan sejak awal, dan pelayanan publik bisa ditingkatkan, hingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Fatoni dalam keterangan persnya, Rabu (29/03/2023).
Dia optimis, kalau ABPD dibelanjakan secara maksimal sejak awal tahun, maka rencana program dan kegiatan di lingkup Pemprov Kepri tahun ini bisa tercapai.
Selain itu, Fatoni juga meminta Pemprov Kepri bisa menjaga stabilitas pangan dan inflasi. “Presiden Joko Widodo gencar memantau perkembangan harga pangan di seluruh daerah di Indonesia agar tetap stabil. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam prioritas pembangunan di masa yang akan datang,” jelasnya.
Terkait prestasi Pemprov Kepri pada realisasi belanja APBD 2022, Fatoni mengatakan, atas capaian tersebut, Pemerintah Pusat akan memberikan penghargaan berupa dana insentif daerah (DID). “Dana itu akan diserahkan pada akhir 2023 nanti,” tukas Fatoni tanpa merinci berapa jumlah yang akan diterima Pemprov Kepri.
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Pusat juga akan memberikan DID reguler ke pemda untuk tahun anggaran berjalan, rencananya diserahkan pada pertengahan tahun ini.
Sebagai informasi, tahun lalu, Pemprov Kepri mendapat DID sekitar Rp 10 miliar, lantaran berada di peringkat kelima nasional atas capaian belanja APBD 2021. Jadi, kalau pada 2022 berada di peringkat kedua, tentu akan lebih besar lagi.
“Saya mengapresiasi bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kondisi APBD Kepri terus meningkat hingga 56 persen,” ungkapnya.
Menurut Sekretaris Daerah Pemprov Kepri Adi Prihantara, hingga akhir Maret 2023, serapan belanja APBD baru sekitar 15 persen dari total APBD sebesar Rp4,1 triliun. Capaian ini masih di bawah target sebesar 25 persen untuk triwulan pertama 2023. (RN)
