BatamNow.com, Jakarta – Para punggawa Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) mengakhiri lawatan ke Jakarta untuk memperjuangkan keadilan bagi sekitar 10.000 warga Pulau Rempang, Batam. Selama di Jakarta, KERAMAT menemui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPR RI, DPD RI, WALHI, PBNU, dan lainnya.
“Kedatangan kami ke Jakarta untuk menyuarakan ketidakadilan yang selama ini kami terima. Sudah 20 tahun lebih bergabung dengan Kota Batam, namun sampai kini warga Rempang tidak memiliki sertifikat tanah. Dulu, pihak Pemkot Batam pernah meminta kami mengumpulkan dokumen, tapi tak diurus. Malah sekarang kami mau digusur dengan alasan investasi,” kata Ketua KERAMAT Gerisman Ahmad kepada BatamNow.com, usai menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di Jakarta, Kamis (22/06/2023) malam.
Selama ini, hak-hak kami diabaikan, baik oleh Pemkot Batam maupun BP Batam. “Kami ini warga negara Indonesia, bukan pendatang. Kenapa hak-hak kami diabaikan. Bahkan, kami seperti tidak dianggap oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi,” ucapnya lantang.
Selama ini, kami hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik saja. “Mungkin kami orang kampung, tapi bukan berarti dibikin seenaknya saja begitu. Kami juga anak bangsa yang memiliki hak yang sama dengan lainnya. Rudi [Walkot Batam ex-officio Kepala BP Batam] seenaknya saja ‘menjual’ Rempang kepada investor tanpa bicara ke kami sebagai penduduk yang sudah 189 tahun berada di pulau ini sejak leluhur kami dulu,” seru Gerisman dengan nada tinggi.
Dirinya berharap, pihak-pihak yang ditemui di Jakarta, bisa membantu warga Rempang untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Bahkan, ia memohon Presiden Joko Widodo untuk bisa turun tangan menyelesaikan masalah tanah di Rempang. “Kami berharap Presiden Jokowi bisa mendengar keluhan kami dan membantu agar masalah ini bisa selesai. Kami tidak anti terhadap investasi, tapi tolong kami jangan digusur dari tanah leluhur kami,” tandas Gerisman.
Suardi anggota KERAMAT menambahkan, sepulang dari Jakarta, pihaknya akan melaporkan kepada seluruh warga Rempang hasil perjalanan mereka. “Kami bisa datang ke Jakarta karena didukung dana patungan warga dari 16 kampung tua di Rempang yang konon kabarnya mau digusur oleh pengembang investasi PT Makmur Elok Graha (MEG) yang berada di bawah Grup Artha Graha milik taipan Tomy Winata,” katanya.
“Kami menolak direlokasi. Silakan ditata bagaimana pengembangan pariwisata, tapi jangan gusur kami! Itu tanah leluhur kami. Bagaimana pertanggungjawaban kami kepada anak-cucu nanti. Selain itu, di sana ada makam-makam leluhur kami, tidak bisa dipindah,” tukasnya.
KERAMAT memastikan sekembalinya ke Rempang, pihaknya akan tetap memperjuangkan keadilan bagi segenap warga di sana. “Kami akan buat aksi lebih besar lagi nanti yang mengejutkan,” seru Gerisman lugas. Pihaknya memastikan seluruh Indonesia bisa melihat persoalan riil yang terjadi di Batam yang diduga akibat ketamakan segelintir orang.
Dirinya meminta Pemkot Batam, BP Batam, dan pihak investor bisa duduk bersama dengan warga Rempang, membicarakan rencana investasi tersebut.
“Kok bisa-bisanya Rudi ‘menjual’ Rempang kepada investor. Bahkan, didukung oleh Kemenko Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan. Padahal, visi Presiden Jokowi jelas, melindungi tanah-tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat. Jangan-jangan Rudi cuma mau cari cuan saja dari ‘penjualan’ Pulau Rempang karena sebentar lagi kan mau Pemilu dan dia mau calonkan sebagai Gubernur Kepri, sementara istrinya mau jadi anggota DPR RI,” duga KERAMAT.
Gerisman menegaskan, dengan slogan ‘Tak kan Melayu Hilang di Bumi’, warga Rempang akan berjuang sekuat tenaga agar tidak sejengkal pun tanah leluhur mereka diambil pihak lain. “Kami ingin Pemerintah Pusat tahu akan hal ini dan bisa mendukung perjuangan kami. Mungkin kami orang kecil, tapi bukan berarti bisa dizalimi seperti ini. Kami tetap punya hak di tanah leluhur kami. Mereka yang mau menzalimi kami tak akan dapat keberkahan dalam hidupnya,” imbuhnya.
KERAMAT memastikan akan melakukan perlawan sepanjang rasa keadilan belum diperoleh. “Sila ke-5 Pancasila jelas menyatakan, ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Tapi sampai kini kami tidak juga bisa mendapatkan keadilan itu,” cetusnya.
Dalam kunjungan ke Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (WALHI), KERAMAT mendapat pencerahan tentang bagaimana langkah-langkah agar warga Rempang bisa memperoleh sertifikat tanah yang masuk dalam program Reforma Agraria Presiden Jokowi. Demikian juga saat bertemu tokoh politik Panda Nababan, di Gedung DPD RI, KERAMAT juga diberi arahan agar melanjutkan perjuangan dengan tetap didasarkan kejernihan berpikir, bukan emosi semata.
Pada lawatan ke PBNU, Kamis (22/06) malam, KERAMAT diterima Wasekjend PBNU KH Sulaeman Tanjung, yang menyarankan untuk membuka dialog dengan Rudi. Padahal, sejauh ini Rudi yang seakan tak bernyali bertemu langsung warga Rempang. Saat diundang halalbihalal pun, Rudi berdalih ada kesibukan lain. Sementara undangan serupa dari tempat lain, Rudi datang dengan gagahnya.
Perjuangan warga Rempang dan sekitarnya belum selesai. Namun, mereka yakin perjuangan yang dilakukan tidak akan sia-sia. “Kami tengah berjihad di jalan Allah bagi kemaslahatan warga Rempang, Galang. Allah SWT akan meridai perjuangan yang akan kami lakukan sampai tetes darah penghabisan,” pungkas Gerisman berapi-api. (RN)