BatamNow.com, Jakarta – Bentrokan yang terjadi antara Tim Terpadu Kota Batam yang didalamnya termasuk aparat kepolisian dan militer dengan warga Melayu Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau, yang terjadi sejak Kamis (07/09/2023) pagi ini, sangat memilukan.
Puluhan warga diduga mengalami luka-luka dan sejumlah orang ditangkap tim gabungan yang diduga sengaja diturunkan Muhammad Rudi Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam ex-officio untuk head to head dengan warga dan memaksa melakukan pematokan tata batas dan pengukuran tanah di Rempang.
Menanggapi hal tersebut, Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut WALHI Nasional, kepada BatamNow.com, Kamis (07/09/2023), dengan tegas meminta Polda Kepri menarik pasukan dari kampung warga Rempang.
“Ironis sekali, hanya untuk melawan masyarakat, aparat kepolisian menggunakan gas air mata yang tentunya akan sangat membahayakan keselamatan warga,” kata Parid.
Menurutnya, upaya menurunkan tim gabungan sampai berjumlah masif menunjukkan BP Batam dan Pemkot Batam tidak punya kemampuan untuk berdialog dengan warga Rempang. “Ini kekonyolan dan cermin kegagalan pemimpin di Batam,” tegasnya.
Selan itu, lanjutnya, ini sebuah keironisan karena uang yang didapat dari pajak dari rakyat digunakan untuk melawan dan melumpuhkan rakyat.
Parid menegaskan, masyarakat Pulau Rempang adalah pemilik pulau itu. “Jika Wali Kota Batam tidak bisa melindungi, maka telah gagal menjalankan mandat untuk melayani dan melindungi rakyat,” serunya.
Dalam hal ini, Walhi tengah berkomunikasi dengan Komnas HAM untuk memastikan perlindungan HAM masyarakat Pulau Rempang. “Kami akan bantu warga Rempang melawan kezoliman pemerintah dan BP Batam,” tegasnya. (RN)
