BatamNow.com, Jakarta – Persoalan Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau, membutuhkan atensi besar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejatinya, warga tidak menolak adanya investasi, hanya saja tidak mau digusur atau direlokasi sepihak. Pasalnya, tanah yang mereka diami sejak tahun 1834 tersebut memiliki nilai kesejarahan yang tinggi dan peninggalan leluhur mereka.
“Saya mengecam keras tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan, baik polisi maupun militer sebagai upaya menguasai daerah tersebut. Itu merupakan bentuk intimidasi dan kekerasan kepada warga sipil yang tidak seharusnya dilakukan,” kata Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Hanura, Uba Ingan Sigalingging kepada BatamNow.com, di Jakarta, Kamis (07/09/2023).
Bentrokan ini, sambungnya, merupakan cermin kegagalan pemerintah daerah yang menggunakan aparat keamanan untuk memaksa masyarakat karena mereka tidak mampu membangun ruang dialog yang bermartabat. “Saya yakin warga Rempang sangat terbuka untuk berdialog. Tapi sekarang kesannya warga dipaksa harus menerima maunya pemerintah, maka terjadilah seperti ini, di mana terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat,” tandasnya.
Seperti diketahui, sejak Kamis (07/09) pagi, sekitar 1.000-an tim gabungan polisi, tentara, dan Satpol PP lengkap dengan tamengnya merangsek ke Rempang. Mereka berdalih ingin mengamankan pengukuran dan pematokan tanah yang akan dilakukan pihak terkait.
Uba menegaskan, pemerintah dan aparat harus menghormati hak hidup warga Rempang. “Harus diingat, yang diperjuangkan warga Rempang tidak semata-mata soal fisik atau lahan yang mereka tempati, tapi juga ada hak budaya dan hak sejarah yang harus dihormati,” serunya.
Pemkot Batam (bersama BP Batam), kata Uba, telah menunjukkan sikap arogan dan memakai kekuasaan untuk menindas warga Rempang, yang juga adalah rakyat yang dipimpinnya.
“Bahwa tujuan investasi itu untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Namun, perlu dicatat bahwa tanggung jawab mensejahterakan rakyat adalah pemerintah, bukan investor. Artinya, pemerintah juga harus melihat dan memperhatikan masyarakat, bukan mengambil hak warga dengan semena-mena. Warga Rempang punya hak mendiami pulau tersebut. Bahkan, mereka sudah ada di sana sejak tahun 1834. Kenapa sekarang tiba-tiba, hanya karena atas nama investasi, warga harus digusur? Ini kan tidak adil juga,” seru Uba.
Ditegaskannya, bentrokan yang terjadi Rempang hari ini sangat melukai harkat dan martabat warga Rempang sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat di Indonesia.
Karena itu, Uba meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan mengatasi masalah tersebut. “Saya menilai, Pemkot Batam dan BP Batam sudah gagal dalam memberi jaminan keselamatan kepada warga Rempang. Kami berharap, Bapak Presiden melalui menteri-menterinya, baik Menkopolhukam maupun Menko Perekonomian bisa turun tangan agar masalah ini bisa selesai,” pintanya.
Dikatakannya, harus dibuka ruang dialog yang bermartabat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak budaya dan kesejarahan yang dimiliki oleh warga Rempang. “Kalaupun akhirnya warga Rempang dengan kesadaran penuh dan tanpa intimidasi, bersedia menerima tawaran pemerintah, ya memang itu lahir dari diri sendiri, bukan karena apa-apa,” tegasnya.
Ketika ditanya, apakah DPRD Provinsi Kepri akan memanggil pihak-pihak terkait bentrokan hari ini, Uba dengan diplomatis menjawab, “Kalau secara kelembagaan, silakan ditanyakan kepada pimpinan DPRD Kepri. Dalam fungsi sebagai wakil rakyat, maka saya menyuarakan terkait hak-hak masyarakat ini”.
Uba menegaskan, jangan paksa warga Rempang dengan senjata. Mereka juga manusia yang memiliki hak hidup, hak budaya, dan hak sejarah. “Saat ini terkesan pemerintah terburu-buru dan berada dalam tekanan pihak tertentu, entah siapa. Seolah tidak ada jalan lain, pemerintah pun mendesak warga Rempang yang sejak awal sudah jelas menolak direlokasi,” cetusnya.
Uba yakin, warga Rempang memiliki kebijaksaan, orang yang beradab dan memiliki budaya yang tinggi.
“Dalam masalah ini, pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tidak main angkat senjata seperti sekarang ini. Akan banyak jatuh korban dari warga sipil. Apa warga Rempang mau ditindas seperti orang Aborigin di Australia atau dipinggirkan bak orang Indian di Amerika? Harus ada ruang-ruang dialog yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” pungkasnya. (RN)
Apakah ini dinamakan sudah deal dgn masyarakat? Sesungguhnya yang melawan ini benar2 warga 16 kampung tua yang hak2 mereka di rampas BP Batam. Tidak ada ganti rugi sama sekali. Yang diberitakan di tv nasional itu tidak benar mengenai sudah diganti rugi katanya. BP Batam jadi mafia ditanah kami masyarakat melayu sudah berabad abad tinggal di rempang ini.