BatamNow.com, Jakarta – Rakyat sudah menderita di tengah penyebaran Covid-19 ini. Dapat bertahan hidup saja sudah bagus, karena roda perekonomian dan perputaran uang tidak berjalan baik.
Hendaknya para wakil rakyat DKI Jakarta tahan nafsu dulu buat naik gaji. Gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sekarang sebesar Rp 129.000.000. Ini malah minta naik menjadi Rp 173.249.250 per bulan. Terdapat kenaikan Rp 44.249.250 atau 26%. Kenaikan yang fantastis dan dapat melukai hati rakyat.
Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Keuangan DKI Jakarta defisit, yang berakibat tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta saja sudah dipotong 50% tiap bulannya, sedangkan mereka di tengah pandemi Covid-19 ini terus bekerja di garda terdepan melayani rakyat.
Harusnya para anggota dewan dapat berkaca dengan kondisi itu, bukan malah nafsu meminta kenaikan gaji. Bisa membuat rakyat bingung.
Sebagaimana dikatakan Anggota Komisi C DPRD DKI Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 defisit. Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI menurun hingga 68 persen.
Walaupun saat ini APBD DKI Jakarta yang sedang dibahas dan akan disahkan kurang lebih Rp 80 Triliun, tetap saja tak elok bila para anggota dewan bernafsu menaikkan gajinya di tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit.
Seharusnya anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19, yang lebih membutuhkan.
Untuk itu Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi penempatan APBD DKI Jakarta, tahun anggaran 2021 untuk kepentingan rakyat agar tepat sasaran.(*)
Rilis dan Pernyataan Amos Hutauruk Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ)
