Kalangan Industri Lalu Menjerit Hingga Mengadu ke Menteri
:batamnow:-MINGGU lalu Batamnow menyaji artikel “Teka Teki Pemadaman Bergilir Setrum PLN Batam”.
Demikian juga dengan masalah pendistribusian bergilir air minum Adhya Tirta Batam (ATB).
Puluhan ribu pelanggan air minum di Batam terpaksa menunggu giliran mendapatkan kucuran dari pipa air.
Ketika air mengalir pun tidak sederas biasanya lagi. Sebagian besar pelanggan terpaksa menadah air dari moncong kran air di rumah.
Kembali ke soal listrik tadi diulas di situ tentang sisi “tabiat” perusahaan listrik yang kerap mengusik kenyamanan konsumennya ini.
Di sorot di sana soal kualitas penanganan kelistrikan yang bisa dikata jauh dari profesional.
Listrik sering dijatah gilir ke konsumennya. Bak listrik pedesaan zaman doloe.
Alasan pihak PLN karena pasokan setrum di sini, sangat kritis. Tiga mesin pembangkit disebut tengkurap alias rusak parah.
Tapi jauh sebelum kondisi sekarang, keadaan penyediaaan setrum ini pun sering byar pet.
Kini keberatan para konsumen pun meluas, lalu menggelinding hingga ke meja kementerian terkait.
Tak kurang dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri pun mempermasalahkan penyedia listrik Batam ini ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.
Keberatan mereka, kondisi kelistrikan di bawah PLN Batam sangat menggangu kelangsungan ratusan industri di sini.
Pihak HKI pun tidak sekedar mengadu. Tapi berupaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (23/04/2013).
Tapi RDP batal. Perwakilan PLN Batam tak datang.
Apa yang dihadapi pihak HKI sungguh sangat beralasan.
Bagaimana mungkin di kawasan industri yang digadang-gadang bersaing dengan Singapura dan Shen Zen di Tiongkok, sementara kondisi listriknya “lunglai”?
Kala banyak investor melirik Batam, imbas dari perang dagang Amerika-China itu, ketersedian energi listrik ala kampungan.
Belum lagi janji pemerintah yang selalu manis dibibir. Seolah Batam sudah disiapkan benar menjadi kawasan industri bersaing di tataran global.
Sementara kualitas dan kuantitas ketersediaan listrik dan airnya jangankan untuk industri, untuk konsumsi masyarakatnya saja terencam.
Kondisi PLN yang dipaparkan di atas, kini membuat sejumlah konsumen resah dan tak nyaman.
Bukan saja hanya HKI, masyarakat dan usaha rumah tangga pun geram menghadapi tingkah laku PLN ini.
Bila kondisi ini berkepanjangan, kelak “jatung” ekonomi kawasan (industri) ini terganggu.
Listrik ibarat aliran darah yang mengerakkan industri. Industri menyerap tenaga kerja.
Kalau pabrik-pabrik di sini terganggu berproduksi, bisa bermasalah dengan kontrak produksi mereka.
Lalu siapa yang bertanggung jawab?
LSM Konsumen pada Kemana?
Meski sejumlah masyarakat dan kalangan industri menjerit, respon dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlindungan konsumen, tampak masih dingin saja.
Suara mereka yang biasa melengking, setakad ini tampak sepi menyikapi keluhan konsumen listrik ini.
Padahal suara mereka yang dilindungi undang-undang itu, sangat dinanti. Untuk mendesak pemerintah, paling tidak menjelaskan hal ikwal sejujurnya kritis energi PLN ini.
Banyak hal yang dianggap masyarakat belum terang benderang di balik pemadaman bergilir ini.
Mengapa? Karena penjelasan pihak PLN Batam, sebelumnya, diduga tak sinkron.
Dari penjelasan satu dengan yang lain, seolalah ada yang disembunyikan.
Misal, Coorporate Secretary Bright PLN Batam Hendri Wijaya memastikan jelang Pilkada Pilpres dan Pileg tidak ada pemadaman bergilir di Batam. Paling tidak H-7 hingga H+7 pelaksanaan Pemilu. Itu pernyataan sebelumnya.
Kemudian apa yang dijelaskan Hendri ini bertolak belakang dengan Direktur Operasional PLN Batam Awaluddin Hafid.
Menurut Hafid, pemadaman bergilir akan berlanjut di Batam. Paling tidak hingga 24 April 2019.
Alasannya, tiga mesin pembangkit (power plant) mereka masuk terkapar
Mesin pembangkit yang bermasalah itu: PLTG Tanjung Uncang dengan kapasitas 2×35 MW, rusak sejak Oktober 2018. Suplai listrik menurun 50 persen.
PLTG Panaran juga disebut rusak parah. Proses perbaikan pembangkit itu akan menelan waktu setahun.
PLTU milik PLN Batam di Bintan rusak juga. Ini pembangkit yang terkoneksi ke Batam. Kapasitasnya 25 MW. Output listriknya sekarang, hanya 50 persen.
Untuk memperbaiki kerusakan parah ke tiga mesin pembangkit ini, kata Hafid, butuh waktu lama.
Solusi jangka pendeknya, PLN telah menyewa pembangkit mobile dari Kanada. Benarkah mesin pembangkit yang dari Kanada sudah dioperasikan di Batam, soal ini belum terkonfirmasi.
Penjelas Membingungkan Publik
Soal simpang siurnya penjelasan pihak PLN Batam ini, juga diperparah mengurut penjelasan Februari lalu.
Ketika itu, PLN Batam mengumumkan akan melakukan pemadaman bergilir setrum di sini. Waktunya mulai 23 Februari sd 1 Maret lalu.
Penyebabnya, kata pihak PLN Batam, karena Conoco Philips sebagai sumber pemasok gas PLN Batam sedang melakukan pemeliharaan sumur gas.
Saat pengumuman itu, pihak PLN, sedikitpun tak menyinggung ada tiga mesin pembangkit mereka yang rusak.
Padahal satu dari mesin yang rusak itu, ternyata, sudah sejak Oktober 2018.
Pada Februari 2019 lalu itu, tiba-tiba saja Vice President Publik Bright PLN Batam Samsul Bahri membatalkan rencana pemadaman bergilir itu.
Kok bisa? Ini menambah kecurigaan publik.
Meski dijelaskan bahwa urungnya pemadaman bergilir itu, karena tekanan pemerintah pusat.
Alasan inilah dituding di luar akal sehat. Bagaimana mungkin hal yang sangat teknis bisa berubah sebentar hanya dengan perintah lisan?
Masalah PLN ini sungguh masalah serius. Akibatnya sangat luas bagi roda perekonomian Batam sebagai Kota Industri, Pariwisata dan aktivitas kota lainnya.
Proses rekapitulasi hasil pilpres dan pileg yang sedang berlangsung pun juga ikut terganggu.
Pemilik kawasan industri di Batam dan masyarakat sudah menjerit.
Lalu akan sampai di mana ujung listrik bergilir ini, hanya pihak PLN lah yang paham. (Red-1)
