BatamNow.com – Pelayanan publik atas penyediaan air minum (bukan air bersih) di Batam salah satu sasaran strategis arah kebijakan BP Batam.
Namun pelayanan buruk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) justru yang terburuk dari 5 badan/ unit usaha layanan publik yang dijalankan BP Batam.
Layanan buruk kala warga pelanggan SPAM BP Batam, dengan jumlah masif menjerit seperti dalam kondisi dehidrasi karena sulitnya mendapatkan tetesan aliran air minum perpipaan di keran tempat tinggal dan tempat usaha warga.
Kondisi itu dialami selama bertahun oleh, —paling tidak, sekitar puluhan ribu pelanggan air minum, yang tersebar di Batam.
BP Batam dinilai tak mumpuni mengelola penyediaan dan pelayanan air minum sebagai hajat hidup vital manusia, sehingga tak jarang menjadi sasaran makian dengan narasi sumpah serapah dari sejumlah pelanggan yang merasa dikecewakan.
Tak tahan dengan terpaan “dehiderasi” air minum berkepanjangan, warga pelanggan SPAM Batam pun terpaksa melakukan aksi demo sebagai sarana menyampaikan keluhan sekaligus aksi protes mereka.
Berkali aksi demo dilakukan warga pelanggan dari berbagai kawasan yang mengalami buruknya layanan SPAM BP Batam, selama ini.
Kala aksi demo berlangsung, dari kerumunan massa tak jarang terdengar teriakan riuh dengan narasi caci maki yang dialamatkan kepada para pejabat BP Batam. Para pejabat yang tak pernah kedengaran kekurangan akan air minum perpipaan seperti warga yang menjerit.
Salah satu contoh aksi demo dari ribuan pelanggan SPAM BP Batam dari warga Perumahan Putra Jaya Residence, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam, Rabu (18/09/2024).
Para pengunjuk rasa pun sampai menuding Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi SE MM, sebagai pembohong.
Bukan hanya lewat narasi, namun dengan sengaja ditulis diberbagai spanduk yang dibawa para pendemo: Muhammad Rudi dicap pembohong.
@batamnow Diperkirakan sekitar 5.000 warga Perumahan Putra Jaya dari semua cluster, Rabu (18/09/2024) pagi ini, melakukan aksi unjuk rasa (demo) lagi ke kantor BP Batam. Dalam spanduk pernyataan warga, dijelaskan demo ini karena mereka sudah tidak tahan karena janji BP Batam terkait kelancaran air SPAM yang belum terealisasi ke Putra Jaya Residence. “Ya tujuan demo ke kantor BP Batam,” kata beberapa peserta demo di lokasi. Perwakilan warga menegaskan bahwa aksi mereka ini adalah aksi damai. “Kami hanya butuh air, hidup Putra Jaya!” teriak warga. Baca Beritanya di BatamNow.com #batamnow #batamtiktokcommunity #batamhits #batamnews #batamisland #batamsirkel #kotabatam #batampunyacerita #semuatentangbatam #galang #rempang #barelang #bpbatam #muhammadrudi #fyp #fypシ #fypシ゚viral #jokowidodopresidenkita #jokowidodo #spambatam #spambpbatam ♬ Powerful songs like action movie music – Tansa
Tudingan yang bukan tanpa sebab, karena menurut warga, berulang kali Muhammad Rudi mem-PHP dengan janji akan memperbaiki kelancaran aliran air minum itu ke rumah warga.
Janji yang kerab diucapkan sebelum Pilwako tahun 2019 dan disusul tahun 2023. Janji tinggal janji hingga memicu demo massa yang riuh kemarin mulai dari aksi di Tanjung Uncang sampai ke Gedung “Elang Emas” kantor BP Batam di Batam Center.
Sejak Anak Lahir Hingga Besar, Kesulitan Air Minum
Selama 10 tahun belakangan dan hingga kini, ribuan warga pelanggan SPAM Batam di kawasan perumahan Putra Jaya Residence masih kesulitan mendapat distribusi air minum perpipaan itu.
Mereka hanya dialiri air menetes pada pukul 03.00 pagi setiap hari. Dan setiap warga terpaksa begadang selama bertahun-tahun menampung air minum untuk kebutuhan hidupnya dalam ember masing-masing.
“Sejak anak saya ini lahir, aliran air SPAM BP Batam lebih banyak matinya,” ujar seorang ibu pengunjuk rasa yang tengah menggendong anaknya yang ditaksir berusia 3 tahun.
Sementara negara lewat Undang-undang menjamin kedaulatan warga atas haknya mendapatkan air minum, baik dengan kualitas, kontinuitas dan kuantitas.
Bahkan di tataran universal jaminan air kehidupan manusia ini disepakati menjadi agenda pengawasan unsur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Perintah perundang-undangan RI, harusnya, —air minum perpipaan itu lancar mengucur sampai ke keran warga di tempat tinggalnya. Harus mengalir selama 24 jam sehari. Demikian juga kuantitas, kontinuitas dan kualitasnya.
Namun jaminan negara itu seperti diabaikan para pengelola, karena fakta yang dialami warga, lain.
Lalu sadarkah pihak BP Batam atas kekurangmampuannya dalam menjalankan perintah negara dalam pelayanan hak publik sebagaimana perintah negara?
“Harusnya mereka sadar atas kekurangmampuannya dalam menjawab hak publik atas ketersediaan air minum dan sudah secepatnya melakukan evaluasi konkret baik terhadap para sumber daya para pejabat pengelola di BP Batam,” ujar Panahatan SH.
Panahatan adalah Ketua DPP Kepri LI-Tipikor dan Hukum Kinerja Aparatur Negara yang kerap mengkritisi pelayanan buruk SPAM BP Batam.
Indeks Kepuasan Pelanggan SPAM Versi BP Batam: Nilai C
Kekurangmampuan BP Batam dalam melaksanakan pelayanan publik atas penyediaan air minum sebenarnya sudah terjawab sendiri jika mencermati laporan hasil kinerja Badan Usaha (BU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) BP Batam, tahun 2023 yang diteken Muhammad Rudi.
Secara internal BP Batam telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai indikator Kinerja Utama Tingkat Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukannya, yang salah satunya atas layanan Badan Usaha (BU) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
Survei itu dilakukan yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Batam.
Hasil survei itu, BU SPAM BP Batam yang kini dipimpin Direkturnya Denny Tondano mendapatkan nilai C atau kurang baik.
Penilaian mengacu pada 4 paramater penilian indeks kepuasam masyarakat (IKM) yang ditetapkan: A=baik sekali, B=baik, C=kurang baik alias buruk, dan D=tidak baik.
Metode penentuan sampel survei itu menggunakan tabel Krejcie dan Morgan dengan populasi penduduk Kota Batam sebanyak 1.196.396 orang, sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, dengan umlah responden sebanyak 384 orang permasing-masing lokus.
Banyak mempertanyakan mengapa BP Batam tak dengan segera dapat menegakkan keadilan sosial dalam hal pemenuhan hak masyarakat atas penyediaan air minum ini.
Di satu sisi, sejak peralihan pengelolaan SPAM Batam dari PT Adhya Tirta Batam (ATB), BP Batam telah mendapatkan penerimaan ratusan miliar rupiah dari penjualan air minum ke masyarakat.
Sesuai hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atas laporan sistem pengendalian intern BP Batam (laporan keuangan) tahun 2020, BP Batam telah meraup Rp 171 miliar dari bagian pendapatan bruto KSO dengan PT Moya Indonesia sebanyak Rp 476 miliar.
Kemudian sesuai LHP BPK tahun 2022, BP Batam mendapat penerimaan dari KSO air minum dengan mitra kerjanya PT MI sebesar Rp 145 miliar lebih pada tahun 2021.
Belum lagi soal penerimaan BP Batam tahun 2022 dan 2023, Kabiro Humas BP Batam Ariastuty belum dapat menjawab ketika dikirim konfirmasi.
Cuan Melangit, Pelayanan Amburadul
Sedangkan semasa PT ATB mengelola SPAM Batam selama 25 tahun, penerimaan pendapatan BP Batam, diperkirakan hanya berkisar Rp 28 miliar per tahunnya.
Angka itu belum mendapat jawaban dari BP Batam, karena konfirmasi media ini belum direspons.
“Kini cuan melangit yang diperkirkan sudah mencapai ratusan miliar hasil dari KSO pengelolaan air minum, namun pelayanan amburadul,” kata Panahatan yang juga advokat muda ini.
Berat tekanan yang dialami warga, apalagi bagi warga berpenghasilan pas-pasan, terhadap sistem manajemen pelayanan air minum BP Batam bersama mitra operasionalnya PT Air Batam Hilir (ABH) yang dinilai otoriter.
Misalnya, seperti yang sering dikeluhkan warga, aliran air minum perpipaan sulit didapat karena pelayanan pengelola SPAM Batam buruk, namun warga terlambat sehari melunasi abodemen meter dan air yang digunakan, denda pembayaran menanti di depan dan bisa ke tindakan pemutusan jaringan dengan mencabut meter air minum.
“Mana keadilan sosialnya, apalagi atas hajat hidup orang banyak dimana masyarakat memiliki hak kedaulatan atas air, namun justru menderita selama bertahun-tahun, air minum jarang mengalir, pengelolanya tak dapat sanksi, justru konsumen wanti-wanti sebelum dan setiap tanggal 20 setiap bulan pembayaran,” tegas Panahatan. (red)
