BatamNow.com – Pengurus DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kepulauan Riau (Kepri) meminta agar calon kepala daerah (Cakada) tidak sesumbar berjanji membangun infrastruktur di Kepri seperti dilakukan di Batam.
Pun gencarnya pembangunan infrastruktur fisik seperti jalanan lebar di Batam, dinilai bukan prioritas sebenarnya untuk menjawab permasalahan warga.
Lebih jauh, Organda Kepri menilai bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur di Batam cenderung hanya dinikmati oleh orang kaya.
”Kita mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Batam luar biasa. Tapi saya pernah menyampaikan bahwa pembangunan jalan yang terlalu lebar, bukankah telah mendorong masyarakat Batam membeli kendaraan, terbukti setiap hari jumlah kendaraan semakin banyak, semakin padat, sehingga yang menikmati jalan lebar hanya orang kaya,” kata Sekretaris DPD Organda Kepri, Maston Tambunan, Jumat (11/10/2024).
Maston menjelaskan, pada suatu pertemuan di Kantor Sekretaris Daerah Kota Batam, pihaknya meminta pemerintah agar menyisihkan sebagian anggaran dari pembangunan infrastruktur untuk peningkatan transportasi massa.
“Ketika itu forum dihadiri Sekda, Camat, ada sejumlah Rektor, dan para Kepala Dinas. Saya tanya, tanpa mengurangi rasa hormat, apakah ada di ruangan ini yang menggunakan angkutan umum bukan angkutan pribadi? Semua diam,” ucapnya.
Menurutnya, pembangunan di Batam dinilai salah kaprah. Jika cara yang sama dilakukan di wilayah lain di Kepri, tentu masyarakat kembali akan menelan kekecewaan. Masyarakat kecewa karena pemimpin tidak memahami prioritas dalam membangun.
“Saya kecewa melihat sikap pemerintah yang tidak membangun sesuai prioritas. Dalam kasus infrastruktur, siapa yang menikmati, orang berduit, orang miskin tidak menikmati inftrastruktur ini yang menguras anggaran tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, praktisi lingkungan dan perkotaan, Azhari Hamid, menyebut calon kepala daerah yang mengumbar janji dengan menyebut akan membangun Kepri sama seperti membangun Kota Batam, adalah omong kosong.
“Anggaran yang digunakan untuk infrastruktur di Batam berasal dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sewa tanah dan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Lalu, kalau di Bintan misalnya, mau ambil anggaran dari mana? Trus, apakah cukup hanya memperlebar jalan seperti di Batam? Membuat janji seharusnya masuk akal,” ujar Azhari.
Dia menjelaskan, salah satu calon kepala daerah ketika memimpin Batam yang memiliki infrastruktur memadai, bahkan gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni ketersediaan air minum perpipaan.
“Dari tahun ke tahun keluhan warga di sebagian wilayah Batam adalah tidak ada aliran air bersih (air minum). Masalah air minum yang dulu sangat baik di Batam, kini di tangan salah satu calon kepala daerah, gagal total. Kalau masalah air saja gagal, bisa-bisanya memberi janji membangun wilayah lain seperti Batam,” ucap Azhari.
Sebelumnya dalam suatu acara kampanye dialogis, paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Muhammad Rudi (HMR) dan H Aunur Rafiq (Rudi-Rafiq/2R) Rudi menyebut dirinya akan membangun Kepri seperti Batam.
“Saya akan membangun Kepri seperti saya telah membangun Kota Batam. Memang bentuknya tidak akan sama, tapi semua akan dibangun dengan kebutuhan daerah masing- masing,” ujar Rudi, yang sebelum cuti Pilkada ini menjabat wali kota ex-officio Kepala BP Batam.
Banyak pihak menilai kurang masuk akal, bila kabupaten/kota lain di Kepri ingin dibangun seperti Batam yang memiliki anggaran jauh lebih besar. (Aman)
