BatamNow.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 “menyala” di Rp 4,7 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Namun di tengah kabar baik ini, masyarakat justru mengeluhkan kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang banyak padam, terutama di wilayah permukiman.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan proyeksi APBD usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Batam, Senin (08/09/2025).
Ia menjelaskan bahwa postur APBD 2026 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,6 triliun, atau 50 persen dan sisanya berasal dari transfer keuangan pemerintah pusat.
Sebagai perbandingan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):
- Realisasi APBD 2023 sebesar Rp 3,1 triliun.
- Realisasi APBD 2024 sebesar Rp 3,6 triliun.
- APBD 2025 dianggarkan sebesar Rp 3,9 triliun.
15 Program Prioritas, Infrastruktur Fokus Utama
Amsakar menyampaikan bahwa arah kebijakan dan prioritas penggunaan APBD Kota Batam tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Terdapat 15 program prioritas, dengan 7 program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Di antaranya: penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama di bidang pendidikan, peningkatan infrastruktur, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, perbaikan drainase, serta pengadaan lampu penerangan jalan.
PPJ “Menyala”, Lampu Jalan Banyak Padam
Ironisnya, meskipun program lampu penerangan jalan menjadi prioritas, banyak warga di sejumlah kawasan mengeluhkan lampu jalan padam pada malam hari, terutama di sekitar permukiman padat penduduk.
Pantauan BatamNow.com, di kawasan Batu Aji, Bangkong dan Batam Kota, dan Nagoya banyak lampu jalan permukiman yang padam.
“Ada beberapa lampu yang rusak , dan ada disepanjang 1 Km sejumlah bohlam lampu yang padam,” kata Reminder, pemerhati kebijakan publik.
Data yang diperoleh dari laporan keuangan Pemko Batam hasil audit BPK menunjukkan bahwa PAD dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) cukup besar:
- Tahun 2023: Rp 275 miliar
- Tahun 2024: Rp 310,8 miliar.
PPJ merupakan salah satu sumber PAD yang dipungut dari pemakaian tenaga listrik oleh masyarakat.
Pemungutan dilakukan oleh PLN atau penyedia listrik lainnya, dan disetorkan ke kas daerah di Batam.
Namun, besarnya dana yang dihimpun dari masyarakat ini belum diiringi dengan pelayanan publik yang optimal, terutama dalam hal penerangan jalan.
Amsakar menegaskan bahwa arah kebijakan Pemko Batam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, besarnya dana yang dihimpun dari masyarakat ini belum diiringi dengan pelayanan publik yang optimal, terutama dalam hal penerangan jalan
Penelusuran Infrastruktur Lampu penerangan dibiayai dari pajak masyrakat tapi sebagian tak mendapat perbaikan sehingga tak bermanfaat bagi masyarakat
Ini Penjelasan Kadiskomimfo Kota Batam, Rudi Panjaitan
Menurut Kadiskominfo Rudi Panjaitan, ada 16.628 tiang PJU yang eksis disepanjang jalan Kota Batam, dan semua yang dioperasikan oleh Dinas Bina Marga.
“Sekitar 2.000 titik kemarin, itu sudah ditangani dengan berbagai permasalahan, ada yang pencurian, ada yang korslet, dan berbagai permasalahan dalam satu tahun ini,” kata Rudi kepada BatamNow.com melalui sambungan telepon, Rabu (10/09/2025).
Kemudian, ada sekitar 500 titik lagi, yang sudah didiagnosa dan membutuhkan penanganan. Menurutnya mungkin itulah yang sekarang dikeluhkan oleh warga Batam.
“Ada di Marina ada yang di Punggur, ada yang di kampung seraya termasuk juga di sekitaran Batu Aji dan Sagulung. Ada beberapa kendala, jenis panel yang dibutuhkan itu membutuhkan waktu untuk mendatangkan ke Batam, yang 500 titik itulah yang membutuhkan panel tersebut,” jelas Rudi.
Katanya lagi, yang 2.000 titik itu sudah kembali normal dari 16 ribuan sekian tiang itu.
Serta saat ini ada pemasangan 113 tiang baru di sepanjang jalan menuju bandara yang jalan baru di perlebar itu, tepatnya di bundaran Punggur.
“Sekarang sudah dipasang fondasinya, itu pemasangan baru, karena kemarin itu terkena pelebaran jalan sehingga dilakukan pembangunan baru, itu yang sudah kita upayakan,” ujarnya.
Masih menurut Rudi, permasalahan yang paling banyak itu adalah pencurian kabel hingga beberapa panel.
Sementara pemesanan panel berasal dari Jawa, ada juga yang spesifikasinya dipesan dari Cilegon, dan membutuhkan beberapa waktu.
Terhadap pelaku pencurian kabel serta panel, sudah dilaporkan dan beberapa sudah ditindak secara hukum.
“Terkait penanganan lampu PJU yang mati itu adalah langkah taktis, dari Dinas Bina Marga, perangkat daerah yang mengampuinya, supaya bisa terselesaikan 500 titik itu,” ujarnya. (A)
