BatamNow.com – Komisi III DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam.
RDP dilakukan menyikapi keluhan masyarakat terutama dari Kelurahan Batu Merah dan Tanjung Sengkuang, atas buruknya pelayanan air minum perpipaan dari Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) BP Batam.
Rapat ini berlangsung pada Senin, 8 September 2025, dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Muhammad Rudi ST.
Hadir pula para anggota komisi, perwakilan dari PT Air Batam Hilir (ABHi) sebagai operator air, serta Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Anggota Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait.
Keluhan dari masyarakat, Kecamatan Batu Ampar mengemuka akibat buruknya distribusi air selama lebih dari setahun.
Warga merasa tidak memperoleh hak dasar atas akses air minum, yang sejatinya dijamin oleh undang-undang sebagai hak asasi manusia.
Amsakar: “Saya Mandi Pun Gatal, Muka Jadi Bintik-Bintik”
Menanggapi keluhan warga soal distribusi air minum, termasuk kualitas kesehatan air dari distribusi tangki, Amsakar Achmad langsung memberikan respons tegas.
Dengan nada meninggi, ia meminta jajarannya—termasuk manajemen ABHi—untuk melakukan introspeksi dan mempercepat perbaikan layanan.
“Sebab kalau nanti ABHi memaparkan, kita bisa-bisa saling terpancing. Pasti geram. Tak usahlah, Ibu Tuty, saya pun mandi rasanya air saya gatal,” ucap Amsakar.
“Rasanya mau garuk. Lihat saja ini, muka bintik-bintik hitam banyak,” tambahnya, seraya menyindir kualitas air di rumahnya sendiri.
Amsakar menyebut bahwa permasalahan air tidak hanya terjadi di dua kelurahan, namun juga meluas ke beberapa titik lain di Batam.
Ia menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab, termasuk dirinya sebagai kepala lembaga.
“Soal siapa mengerjakan apa, itu adalah klausul lama dalam kemitraan yang terbentuk sebelumnya. Bukan saya mau mengelak, tapi ini warisan sistem. Walau begitu, tanggung jawab tetap ada pada kita,” tegasnya.
Apresiasi untuk Ariastuty Karena Bekerja Baik
Di tengah suasana rapat yang sedikit tegang —terutama setelah warga mencecar BP Batam dan PT ABHi—Amsakar justru menyampaikan apresiasi terhadap Ariastuty Sirait, Anggota Bidang Pelayanan Umum BP Batam, yang menurutnya bergerak cepat, terbuka, dan bersedia berkomunikasi dengan warga.
“Saya bersyukur, Ibu Tuty ini cukup gesit. Alhamdulillah, dia siap komunikasi dengan warga. Dan ketika berkomitmen, dia juga siap dengan komitmen itu. Ini apresiasi,” katanya.
Namun, yang menjadi pertanyaan: mengapa warga dua kelurahan itu sampai harus mengadu ke DPRD dan tiga kali RDP digelar, jika memang sudah mendapat tanggapan dari BP Batam?
Situasi ini mengingatkan pada kisah Jefridin Hamid, yang saat masih menjabat Sekda Kota Batam, juga sempat mendapat pujian “selangit” dari Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, karena cekatan merubuhkan ribuan tiang papan reklamen, tetapi tetap menuai persoalan implementasi di lapangan.
Instruksi dan Rencana Kunjungan Lapangan
Dalam rapat itu, Amsakar juga menginstruksikan tim operasional SPAM BP Batam untuk melakukan investigasi dan tindak lanjut di lapangan.
Ia bahkan berencana turun langsung ke wilayah terdampak dalam waktu dekat.
“Saya akan siapkan waktu setelah balik dari Jakarta. Entah Jumat sore atau Sabtu pagi, saya mau ke Tanjung Sengkuang dan Batu Merah. Biar saya lihat langsung kondisi tandon yang tadi bapak sampaikan,” tegasnya kepada pihak ABHi.
Amsakar menekankan pentingnya pencatatan volume air dan distribusi yang akurat agar bantuan tepat sasaran.
“Ibu Tuty tadi sudah kasihkan nomor. Itu maksudnya supaya bisa dideteksi—berapa volume air yang masuk, berapa kendaraan tangki yang beroperasi, dan apakah tepat sasaran atau tidak,” jelasnya.
Empat Bulan Evaluasi Penilaian
Meski aduan masyarakat telah direspons oleh Amsakar, namun melihat kualitas permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa warga harus bersabar hingga tahun 2026 menunggu perbaikan jaringan perpipaan berjalan optimal.
Pasalnya, masalah yang dihadapi warga bukan sekadar air tak mengalir, tetapi juga menyangkut infrastruktur pipa dan tekanan pompa yang buruk.
Kendati begitu, Amsakar menegaskan bahwa waktu pembuktian kinerja ABHi dan Moya (mitra pengelola air) akan ditentukan dalam empat bulan ke depan.
“Saya minta ABHi, Moya betul-betul serius dan all out soal ini. Solusi yang pahit atau manis, yang penting bisa dikerjakan.
Empat bulan ke depan, jawabannya ya atau tidak—itu jadi bahan penilaian,” tutupnya.
Permasalahan layanan air minum perpipaan di BP Batam bukan hanya di pusaran distribusi.
Berbagai soal yang mengemuka yang khususunya terkait dengan pemasangan jaringan baru ke rumah konsumen atau ke perumahan baru sesuai
Perka Nomor 2 Tahun 2022 tentang SPAM.
Apa masalahnya, akan diulas dalam tayangan berita berikutnya .(H/Red)
