BatamNow.com – Kota Batam kini disorot karena masalah pengelolaan persampahan. Tumpukan sampah terlihat di berbaga sudut kota, TPA Telaga Punggur nyaris penuh, keterbatasan armada pengangkut, hingga bau menyengat mulai menjadi keluhan harian warga.
Menanggapi situasi ini, akademisi dan analis kebijakan publik Batam, Rikson P Tampubolon SE MSi menilai bahwa kondisi yang terjadi hari ini adalah puncak dari masalah yang dibiarkan bertahun-tahun sejak kepemimpinan sebelumnya.
“Krisis sampah ini tidak muncul tiba-tiba. Ini buah dari pembiaran panjang dan lemahnya tata kelola selama bertahun-tahun. Kita melihat kegagalan sistematis dalam perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan anggaran lingkungan,” ujar Rikson yang juga Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Senin (24/11/2025).
Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam tahun 2025 mencatat timbulan sampah mencapai 1.180 ton per hari, naik drastis dari 813 ton per hari pada 2017.
Namun sistem pengelolaannya seperti masih berjalan dengan pola lama. Armada pengangkut yang berusia hampir sepuluh tahunan mencapai lebih dari 80 persen dan sering mengalami kendala, hingga munculnya tempat pembuangan sementara (TPS) liar di berbagai titik sudut kota.
Rikson juga menilai bahwa darurat pengelolaan sampah ini bukan hanya masalah kebersihan, tetapi masalah tata kelola pemerintahan (good governance).
“Kalau persoalan paling dasar seperti sampah saja gagal diurus, bagaimana mungkin Batam bermimpi menjadi kota bandar dunia madani. Kepemimpinan baru Amsakar Achmad dan Li Claudia harus berani melakukan koreksi total, termasuk membongkar akar masalah yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya,” tegasnya.
Sorotan juga muncul karena dalam waktu yang bersamaan, DLH sedang diperiksa Satreskrim Polresta Barelang soal dugaan penyimpangan retribusi sampah.
Sementara ratusan kontainer berisi sampah internasional juga kini menumpuk di Pelabuhan Batu Ampar, menambah permasalahan.
“Ini ironis. Sampah dari luar negeri masuk, sementara sampah kita sendiri tidak tertangani. Ini tamparan keras dan harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menegakkan integritas tata kelola. Penegak hukum wajib turun tangan secara serius. Tentunya kita tak mau Batam dijadikan tempat sampah global,” tambah Rikson.
Di akhir pernyataannya, Rikson menegaskan bahwa krisis sampah ini adalah pertaruhan reputasi kepemimpinan Amsakar–Li Claudia.
“Darurat sampah adalah ujian kepemimpinan dan moral politik. Publik menunggu apakah pemimpin baru mampu menciptakan perubahan nyata atau justru mengulang kegagalan masa lalu. Jangan sampai kita hanya dapat pemimpin yang hanya bisa omon-omon,” tutupnya. (A)
