BatamNow.com – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan pentingnya pembenahan sistem prosedural dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perdagangan orang.
Hal ini disampaikan Veronica saat ditemui usai pembukaan Kampanye 24 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (24 HAKTPA) di Batam, Jumat (28/11/2025).
Veronica menjelaskan bahwa banyak kasus perdagangan orang maupun kekerasan bermula dari pekerja yang mencari peluang kerja melalui jalur-jalur tidak prosedural.
“Sebenarnya mereka hanya ingin mencari peluang pekerjaan. Karena sistem-sistem unprocedural itu lebih banyak, dan itu akhirnya yang membuat tidak adanya perlindungan terhadap pekerjanya. Ketika mereka bekerja, mereka tidak tahu sebenarnya asosiasi itu tersertifikasi atau tidak Misalnya dari tempat yang memberi kerja itu siapa. Hal-hal ini yang kita lihat, harusnya kita mencari solusi bagaimana membuat sistem prosedural,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menekankan perlunya solusi berupa sistem yang lebih transparan dan prosedural dalam pengurusan keberangkatan pekerja migran.
Menurutnya, Kementerian PPPA telah menjalin kerja sama dengan BP2MI, Balai Tenaga Kerja, pemerintah provinsi, dan balai terkait di Kepri untuk memperkuat pemberdayaan calon pekerja.
“Semoga ini bisa menjadi sebuah way out,” katanya.
Dorong Sistem Transparan dan Pelaporan P3MI Bermasalah
Veronica juga menyoroti pentingnya membangun sistem yang mempermudah proses keberangkatan pekerja migran secara resmi dan aman. Ia mendorong peran Safe Migrant sebagai garda terdepan dalam pelaporan P3MI atau PJTKI yang memiliki alur tidak benar.
“Karena antara pihak kepolisian dan juga kita semua sudah satu. Karena kita punya sudah punya Gugus Tugas TPPO. Jadi diharapkan ini menjadi awal kita bergerak bersama dari hilir tapi tentu kita mempersiapkan sistem prosedural yang baik untuk hulunya, terutama untuk pekerja perempuan.,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan tenaga kerja terampil di negara-negara dengan populasi menua seperti Singapura dapat menjadi peluang. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas calon pekerja perlu diperkuat.
“Jadi scale up dari kapasitas building. Nanti kita membicarakan bagaimana skema mempersiapkan mereka dari mulai integrasi, MCU, psikotest, dan juga bagaimana kapasitas building naikkan skill-nya mereka. Jadi bukan domestic worker, tapi jadi skill-up workers,” kata Veronica.
Soroti Faktor Ekonomi dan Edukasi dalam Kasus Kekerasan
Selain isu pekerja migran, Veronica juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data survei, satu dari empat perempuan dan satu dari dua anak pernah mengalami kekerasan.
“Faktornya itu memang balik lagi edukasi di dalam keluarga. Tentu terus faktor ekonomi dan faktor ekonomi sebenarnya yang dalam pola kekeluargaan sekarang kita lihat mungkin anak yang kalau dari perkotaan mungkin anaknya banyak,” ucapnya.
“Jadi akhirnya anak belum cukup umur, ketika mereka mengalami ekonomi yang sulit, ada anak laki mungkin tidak melanjutkan sekolah, mereka kerja. Tapi yang perempuan mungkin dinikahkan dengan cepat,” lanjutnya.
Rencana Program Ketahanan Keluarga
Untuk menangani maslaah ekonomi itu lanjutnya, perlu memperkuat ketahanan keluarga.
Kementerian PPPA berencana mengembangkan program kebun komunitas mulai tahun depan.
Program ini diarahkan untuk mendukung ekonomi keluarga dan menjadi bagian dari program MBG di daerah.
“Ujungnya sebenarnya bagaimana membentuk kembali ekonomi lokal, tapi bagaimana melokakaryakan potensi yang ada di daerah untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah ekonomi,” tutup Veronica. (H)
