BatamNow.com, Jakarta – Di akhir rapat debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Kementerian Keuangan RI, terjadi dialog santai antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta.
Dialog singkat itu dikutip dari video yang diunggah akun Instagram Li Claudia dengan handle @li.claudia.chandra.
Dalam video video itu dihadapan Purbaya terlihat Li Claudia menyampaikan apresiasi terhadap kemajuan Batam: “Batam bagus pak, malu kita kalau nggak maju pak,” ujarnya kepada Menteri Purbaya.
Menanggapi itu, Purbaya menyatakan, “Ya kapan-kapan saya gelar perkara di Batam”.
Kemudian Li Claudia menyahut, “Ya saya tunggu pak menteri, saya senang”.
“Kita beresin yang itu,” kata Purbaya.
Li Claudia pun melanjutkan, “Ya, harus diberesin yang kusut-kusut pak menteri, ya saya senang pak menteri mau bantu, jangan biarkan emak-emak ini berjuang sendiri”.
Usai dialog santai itu secara spontan, keduanya mengepalkan tangan sebagai simbol semangat bersama.
View this post on Instagram
Pembahasan PSN Galang Sempat Tegang, Li Claudia: Kasihan Presiden Saya
Rapat sempat menegangkan membahas Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Galang, Kota Batam, yang mengalami kendala belum terbitnya Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) dari Kementerian ATR/BPN serta pengadaan lahan seluas 3.759 hektare.
Purbaya menekankan agar rapat tidak terlalu fokus pada masalah teknis dan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan menteri terkait, dan bila perlu didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Li Claudia menyoroti posisi PT Galang Bumi Industri bagian Wiraraja Group sebagai calon pengembang PSN, “Yang kasihan Presiden saya pak menteri, kemarin tanda tangan tetapi lahan belum klir, kalau hanya tanda tangan MoU”.
@batamnow Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) menggelar sidang debottlenecking pada Jumat (13/03/2026) di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Satgas P2SP yang juga Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam sidang itu terdapat tiga pengadu yang dibahas, salah satunya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Galang, Kota Batam. Aduan tersebut disampaikan oleh PT Galang Bumi Industri (GBI) yang mempersoalkan belum terbitnya Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) dari Kementerian ATR/BPN. Perwakilan PT GBI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menjelaskan bahwa proyek yang mereka kelola merupakan PSN bernama Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco-Industrial Park (GESEIP) di Galang, Batam. Proyek tersebut difokuskan pada hilirisasi kuarsa silika, pengembangan industri semikonduktor, serta energi hijau. Menurut Ma’ruf, proyek ini juga telah menjalin kemitraan strategis bernilai miliaran dolar dengan perusahaan Amerika Serikat, yakni Essence Global Group dan Tynergy Technology. Ia mengatakan investasi tersebut telah mulai dijajaki sejak momentum G20 di Bali dan hingga kini para investor masih menunjukkan komitmen serius. “Perusahaan ini sudah menarik investasi sejak G20 di Bali, dan alhamdulillah mereka konsisten. Kami bahkan terus dikejar-kejar oleh investor. Mereka rencananya akan datang ke Indonesia akhir April dari Amerika,” ujar Ma’ruf dalam sidang tersebut. Ia menambahkan, kunjungan tersebut juga melibatkan pihak senator Amerika Serikat yang sebelumnya ikut menyaksikan penandatanganan kerja sama di Washington DC. “Kami merasa tertekan karena mereka akan datang akhir April (2026) dan terus menanyakan apa progres yang sudah kami lakukan,” katanya. Ma’ruf menyebutkan bahwa BP Batam sebenarnya telah memberikan rekomendasi awal. Namun hingga kini Kementerian ATR/BPN belum menerbitkan RKKPR dengan alasan masih menunggu penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada BP Batam. Ia menilai, berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPR) untuk PSN, seharusnya penerbitan rekomendasi dapat dilakukan meskipun tanah belum diperoleh sepenuhnya. “Dalam Pasal 50 ayat 1 disebutkan KPR untuk PSN dapat diterbitkan bagi pemohon yang telah memperoleh tanah maupun yang belum memperoleh tanah, dengan batas waktu tiga tahun pada ayat 2,” jelasnya. Karena itu, pihaknya meminta agar ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam proyek PSN yang mereka kelola. … Isu Politik Sempat Disinggung Dalam sidang tersebut, Li Claudia juga menyinggung bahwa penetapan PSN di Galang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, proyek tersebut diberikan kepada Ma’ruf yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau. “Pak menteri izin, pak Elen tau nih, jadi ceritanya PSN bukan di zaman kami, tetapi di zaman pak Erlangga. Pak Erlangga dengan Permenko-nya, memberikan PSN kepada Ketua Partai Golkar DPD Provinsi yaitu pak Ma’ruf, sudah tahu ceritanya seperti itu, kami bukan menghalangi pak,” jelas Li Claudia. Namun Purbaya langsung menegaskan bahwa sidang tersebut tidak membahas aspek politik. “Saya nggak peduli partai atau nggak partai. Saya pengin tahu kebijakan pemerintah yang berjalan yang mana, dan kita akan pegang di situ,” tegasnya… Baca di BatamNow.com #batam #batamnow #batamhits #batamviral #batamnews #batampunyacerita #fyp #batamtiktok #fypdong #semuatentangbatam #bpbatam #amsakarachmad #liclaudiachandra ♬ original sound – BatamNow.com
Ia menambahkan, banyak perusahaan telah menandatangani MoU sebelum kunjungan Maruf ke Amerika, jika dijajar, panjangnya sepanjang dari Batam ke Singapura.
Purbaya menegaskan, keputusan terkait Galang akan diambil dalam dua minggu mendatang, apakah akan lanjut dikembangkan PT Galang Bumi Industri bersama investor dari Amerika Serikat atau ditangani BP Batam sendiri.
MoU investor Amerika dilakukan pada 18 Februari 2026, di Washington DC, AS dengan rencana investasi awal sekitar USD 4,9 miliar (± Rp 82 triliun).
PT Galang Bumi Industri dan investor potensial Essence Global Group serta Tynergy Technology (AS) yang membuat kesepakatan.
Akhmad Ma’ruf Maulana, mewakili pemilik proyek PSN dan disaksikan Presiden Prabowo Subianto, bertepatan dalam kunjungan kenegaraan ke Amerika. (Red)
