BatamNow.com – Dari sebuah meja buka puasa bersama di D’Patros Harbour Bay, gagasan itu lahir—tenang di permukaan, namun menyimpan gelombang besar di dalamnya. Kini, mulai bergerak.
Gagasan yang dimotori para tokoh senior Batam yang tergabung dalam Perkumpulan Kawan Lama (KALAM) itu tak lagi sekadar wacana.
Ia menjelma menjadi arus pemikiran yang kian deras: menuntut penataan ulang arah pembangunan Batam agar kembali ke koridor awal—berpihak pada rakyat, bukan menyimpang dari mandat kesejahteraan.
Pertemuan yang berlangsung Sabtu (14/03/2026) itu dihadiri sejumlah figur kunci yang pernah menjadi bagian penting dalam sejarah pembangunan Batam.
Nama-nama seperti Ismeth Abdullah, Soerya Respationo, hingga tokoh pendidikan Sri Soedarsono, duduk dalam satu forum—membicarakan satu kegelisahan yang sama: Batam sedang kehilangan arah.
Kegelisahan yang Tak Lagi Bisa Disembunyikan
Kegelisahan itu bukan tanpa dasar. Para tokoh ini menilai, perjalanan pembangunan Batam hari ini mulai menjauh dari semangat awal pembentukannya.
Alih-alih menjadi motor kesejahteraan, arah kebijakan justru dinilai berpotensi membebani masyarakat.
Ismeth Abdullah secara terbuka menyuarakan contoh keresahan yang ia temui langsung di lapangan. Keluhan masyarakat terkait beban ganda atas tanah—antara UWTO dan PBB—menjadi salah satu indikator bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola saat ini.
“Contoh UWTO ini bukan sekadar persoalan administrasi, tapi menyangkut keadilan bagi masyarakat,” menjadi garis besar kegelisahan yang ia sampaikan dalam forum tersebut.
Nada serupa juga datang dari Soerya Respationo yang menilai bahwa Batam membutuhkan forum serius untuk merumuskan ulang arah kebijakan yang sekarang rada melenceng.
Ia bahkan mendorong KALAM agar segera menginisiasi diskusi publik dan kajian strategis pasca-Idulfitri.
Tokoh Melayu Huzrin Hood Bersuara Keras Lagi
Namun, suara paling keras datang dari Huzrin Hood. Tokoh Melayu Kepri ini tak lagi sekadar mengkritik—ia bersiap melangkah lebih jauh.
Ia melihat perjalanan BP Batam ini sudah tidak pada tempatnya. Karena seolah-olah sebagai pemerintah, pemberi izin.
Padahal dia sebagai badan industri. Adanya pemerintah Kota Batam disetujui sebagai pemerintah otonom, mengikutsertakan BP Batam.
Ia tegaskan pemilihan ex-officio, nampaknya, membuat BP Batam menguasai pemerintahan.
“Saya akan menyurati Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, MPR RI, dan DPD RI. Bila perlu, kita tempuh uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung,” tegasnya. (dikutip dari J5Newsroom)
Langkah Ketua Umum Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) itu menunjukkan bahwa kegelisahan para tokoh ini telah memasuki fase advokasi serius. Dan bukan hanya wacana lokal, tetapi berpotensi menjadi isu nasional.
Huzrin juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan BP Batam, hingga posisi BP Batam yang dinilai telah melampaui perannya sebagai badan pengelola kawasan industri.
Kritik Tajam terhadap Skema Kekuasaan
Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah jabatan ex-officio Wali Kota/Wakil Kota Batam ex-officio Kepala/ Wakil Kepala BP Batam.
Skema ini kini mulai dipertanyakan secara terbuka dan hendak diluruskan oleh para pemerhati dan tokoh masyarakat.
Mereka menilai, konsentrasi kewenangan dalam satu tangan telah melampaui batas ideal dan berpotensi mengaburkan fungsi kontrol serta keseimbangan kekuasaan.
“Seolah-olah BP Batam kini bukan lagi badan industri, tetapi sudah menjadi pemerintah itu sendiri,” menjadi kritik tajam yang bergulir dalam diskusi tersebut.
Dari Diskusi ke Gerakan
Apa yang bermula dari perbincangan santai saat buka puasa kini, tampaknya, berubah menjadi embrio gerakan sosial-politik.
KALAM disebut akan segera menggelar forum urun rembuk untuk merumuskan langkah konkret.
Sejumlah nama telah ditunjuk sebagai tim perumus, menandakan bahwa gerakan ini tidak berhenti pada retorika.
Lebih dari itu, pertanyaan besar yang menggantung di atas Batam hari ini adalah: Masihkah kota ini dibangun untuk warganya, atau justru mereka mulai tersisih?
Gerakan “Kawan Lama” dan kelompok Huzrin Hood tampaknya ingin meluruskannya. (Redaksi)
Data dari berbagai sumber dan dikutip dari J5Newsroom
