BatamNow.com – Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 menjadi pengingat akan peran vital pers dalam menjaga kualitas demokrasi serta mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan berkeadilan.
Dewan Pers menilai, di tengah derasnya arus informasi global yang kerap memicu polarisasi, kehadiran jurnalisme berkualitas menjadi semakin krusial.
Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai penyeimbang di tengah maraknya disinformasi.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyatakan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan publik.
“Di tengah polusi dan manipulasi informasi yang kerap menyulut konflik, media harus hadir sebagai penjernih. Tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, mustahil dapat merajut kedamaian yang berkelanjutan,” ujar Komaruddin dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, Minggu (03/05/2026).
Ia juga menegaskan bahwa karya jurnalistik yang berkualitas merupakan investasi bagi terbentuknya nalar dan pola pikir masyarakat yang sehat dan kritis.
Dalam konteks demokrasi, pers berfungsi sebagai penjaga agar sistem tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.
Tanpa pers yang kredibel dan bertanggung jawab, demokrasi akan semakin rapuh dan rentan dirusak arus disinformasi.
“Perjuangan untuk menjaga nalar publik tidaklah sendirian, melainkan bersama-sama dijaga oleh masyarakat global,” jelas Komaruddin.
Lebih lanjut, Dewan Pers melihat tantangan terhadap kebebasan pers kini semakin kompleks dan berskala global.
Hal ini sejalan dengan agenda internasional World Press Freedom Day Global Conference 2026 yang digelar UNESCO di Lusaka, Zambia, pada 4–5 Mei 2026, guna membahas tren terbaru kebebasan berekspresi dan arah perkembangan media global.
“Isu yang dibahas dunia adalah juga perhatian kita di Indonesia bahwa tantangan terhadap kebebasan pers terus berevolusi, dan kita harus siap beradaptasi tanpa sedikit pun menggadaikan integritas kita,” jelasnya.
Regulasi Perlindungan Karya Jurnalistik
Dalam kesempatan tersebut, Dewan Pers juga mendorong hadirnya regulasi yang lebih kuat untuk melindungi karya jurnalistik, termasuk percepatan pembentukan undang-undang terkait hak cipta jurnalistik.
Selain itu, Dewan Pers mengusulkan kebijakan pembebasan pajak bagi produk intelektual atau no tax for knowledge sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat.
Menutup pernyataannya, Komaruddin mengajak seluruh insan pers untuk tetap berada di garis depan dalam merawat demokrasi dan memperjuangkan kepentingan publik.
“Mari kita buktikan bersama bahwa pers Indonesia mampu menjadi pilar utama dalam menciptakan masa depan yang demokratis, bebas, damai, adil, dan berkelanjutan,” ujar Komaruddin. (*)
