BatamNow.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Zulfikar Hamonangan, menyoroti persoalan birokrasi dan perizinan di Batam, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga ketersediaan tenaga kerja terampil.
Menurut Zulfikar, proses perizinan di Batam perlu disederhanakan agar investor mendapatkan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ia bahkan membandingkan sistem perizinan Batam dengan Singapura yang dinilainya lebih sederhana dan mudah diakses.
Hal tersebut disampaikan Zulfikar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepala BPKS, dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamis (17/09/2026). Dalam RDP tersebut, BP Batam juga menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.
“Yang berikutnya terkait masalah perizinan, Pak. Bagaimana memecahkan perizinan dan birokrasi perizinan ini,” kata Zulfikar.
Ia menilai kemudahan proses perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi. Zulfikar mencontohkan Singapura yang menurutnya telah menerapkan proses perizinan berbasis aplikasi sehingga masyarakat maupun investor dapat mengurus izin dengan lebih mudah.
“Sampai hari ini yang memudahkan investasi di Singapura, orang bisa mengklik dengan aplikasi untuk membuat izin. Mereka memiliki semacam aplikasi Play Store untuk membuat proses perizinan yang dipermudah, birokrasinya tidak terlalu ABCD,” ujarnya.
Menurut Zulfikar, panjangnya rantai birokrasi justru berpotensi menjadi hambatan bagi investor yang ingin masuk ke Batam.
“Biar birokrasi ABCD ini yang membuat investasi sulit, sedangkan investasi yang datang ke Batam juga banyak. Investor yang datang dari Singapura banyak investor dari Singapura yang ingin berinvestasi di Batam,” katanya.
Ia menyebut kedekatan geografis Batam dengan Singapura membuat proses pelayanan dan perizinan di kedua wilayah tersebut mudah dibandingkan oleh investor.
Zulfikar mengatakan investor asal Singapura dapat mempertanyakan proses perizinan ketika hendak berinvestasi di Batam karena melihat adanya perbedaan dengan sistem yang mereka temui di negaranya.
“Jadi ketika mereka ingin investasi di Batam, mereka kaget sendiri melihat konsep perizinan kita di Batam. Mereka bilang ‘wah kok begini’, sedangkan itu hanya jarak dekat,” ujarnya.
Investor Disebut Siap Bantu Infrastruktur
Dalam RDP tersebut, Zulfikar juga menyampaikan informasi yang diperolehnya mengenai adanya investor asal Singapura yang disebut siap membantu pembangunan infrastruktur di Batam.
“Yang saya dengar, kalau tidak salah investor dari Singapura pun siap untuk membangun infrastruktur di Batam. Membantu infrastruktur di Batam. Mereka siap, bukan hanya berinvestasi dari modal usaha saja, tapi membentuk investasi pembangunan tata kelola kota, mereka siap,” katanya.
Namun, menurutnya, peluang tersebut harus diikuti dengan pembenahan proses birokrasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Hanya kok dihambat itu, proses-prosesnya ini tumpang tindih birokrasi,” ujarnya.
Zulfikar mengusulkan agar pihak terkait, termasuk BP Batam, duduk bersama untuk membahas persoalan perizinan tersebut dan mencari solusi yang dapat mempercepat pelayanan kepada investor.
“Kita perlu sekali-kali untuk mengundang Danantara bersama BP Batam terkait bagaimana memecahkan proses perizinan di Batam ini,” katanya.
Batam Selalu Dibandingkan dengan Singapura
Zulfikar mengatakan posisi Batam yang berdekatan dengan Singapura membuat kedua wilayah tersebut kerap dibandingkan, terutama dalam aspek pelayanan, kemudahan investasi, dan tata kelola.
“Karena ingat itu, ketika kita bicara Indonesia orang akan bicara Singapura. Ketika kita bicara Batam orang akan bicara Singapura,” ujarnya.
Menurut dia, pembenahan pelayanan tidak hanya menyangkut kemudahan administrasi, tetapi juga pengalaman masyarakat dan investor ketika berada di Batam.
“Batam itu adalah tempat yang selalu dibanding-bandingkan antara Batam dengan Singapura. Enak mana, enak di Singapura atau enak di Batam,” katanya.
Ia juga mencontohkan pelayanan transportasi laut antara Batam dan Singapura sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan.
“Ketika kita misalkan ke Singapura naik kapal, bagaimana cepatnya proses pelayanan mereka ketika kita turun di sana, lalu bandingkan berapa menit kapal kita bisa mendarat di pelabuhan di Batam,” ujarnya.
Menurut Zulfikar, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan atau service di Batam.
“Nah, ini kan bicaranya pelayanan, konsep dan service. Jadi service inilah yang utama untuk dipecahkan. Persoalan di Batam ini,” katanya.
SDM dan Tenaga Terampil Juga Disorot
Selain birokrasi perizinan, Zulfikar menyoroti persoalan sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan tenaga kerja terampil di Batam.
Ia mengapresiasi data pertumbuhan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan di Batam. Menurutnya, pada 2025 terdapat sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan baru, sementara pada 2026 terjadi penambahan sekitar 40 ribu tenaga kerja baru.
Namun, pertumbuhan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan konsep pengembangan SDM yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Zulfikar juga menyinggung konsep Kementerian Transmigrasi yang mendorong kerja sama antara kawasan industri dengan daerah-daerah yang memiliki keterbatasan lapangan pekerjaan.
Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan kawasan industri yang membutuhkan tenaga kerja.
Zulfikar mengatakan, Menteri Transmigrasi sebelumnya telah menemui Kepala BP Batam. Namun, menurutnya, hingga kini masih belum terdapat titik temu terkait sejumlah kawasan yang dinilai strategis untuk mendukung konsep tersebut.
“Tapi belum terpecahkan sampai hari ini, terkait beberapa titik kawasan yang memiliki strategi untuk bagaimana memindahkan masyarakat yang minim lapangan pekerjaan, baik di wilayah, contoh nih misalkan Jawa Tengah, di daerah lain yang lapangan pekerjaannya sempit. Mereka membutuhkan yang namanya pekerjaan, itu disediakan,” ujarnya.
Usulan Anggaran BP Batam Rp 665 Miliar
Dalam RDP itu, Zulfikar juga menyoroti usulan anggaran BP Batam dalam RKA Tahun Anggaran 2027 yang mencapai Rp 665 miliar.
Ia menilai anggaran tersebut masih terbatas jika dikaitkan dengan berbagai kebutuhan pengembangan Batam.
“Anggaran yang Bapak ajukan Rp 665 miliar, saya rasa itu nanggung. Kenapa enggak langsung aja Rp 1 triliun?” katanya.
Menurutnya, tambahan anggaran dapat diarahkan untuk mendukung program pengembangan, termasuk pembangunan dan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK).
Zulfikar menilai kebutuhan tenaga kerja di Batam cukup tinggi. Namun, di sisi lain, masih terdapat persoalan terkait tempat tinggal bagi pekerja dari luar daerah yang datang untuk mencari pekerjaan.
“Sementara tidak ada asrama atau tempat yang menampung pekerja dari daerah yang datang ke Batam,” ujarnya.
Sementara itu, pengusaha di Batam disebut masih mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil dan tenaga ahli.
Ia menilai keberadaan BLK dan asrama dapat membantu mengatasi persoalan tersebut. Masyarakat dari daerah lain dapat mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum bekerja di Batam.
“Kalau tidak disediakan tempatnya, sulit Pak mereka untuk datang ke Batam. Paling tidak disediakan kalau ada BLK untuk bagaimana melatih masyarakat yang non-skill itu, agar mereka ketika datang ke Batam sudah ada tempat pelatihannya. Ketika mereka selesai dilatih mereka ada asrama,” jelasnya.
Zulfikar juga mendorong pemerintah melakukan pendataan terhadap jumlah tenaga kerja yang menganggur di berbagai daerah untuk kemudian disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja di Batam.
Tenaga Security hingga Sertifikasi
Ia mencontohkan kebutuhan tenaga keamanan atau security. Menurutnya, perusahaan di Batam juga menghadapi persoalan ketersediaan tenaga security yang telah memiliki sertifikasi sesuai standar.
“Contoh, nyari security saja sangat sulit Pak di Batam. Kenapa? Karena harus ada sertifikasi Garda Madya, Utama. Ada security tetapi tidak memiliki sertifikat,” katanya.
Menurutnya, untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, seseorang harus mengikuti pelatihan dengan standar yang berlaku.
“Untuk melatih itu, orang harus dilatih Polda, lalu standarnya harus standar security,” katanya.
Persoalan tersebut, menurut Zulfikar, menjadi lebih kompleks ketika tenaga kerja hendak dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain.
“Nah, ketika ingin dipindahkan orang satu daerah ke daerah lain untuk bekerja security saja, transit yang di sana mereka sangat sulit,” ujarnya.
Zulfikar menegaskan, pengembangan investasi tidak cukup hanya mengandalkan modal dan pembangunan infrastruktur. Ketersediaan SDM yang memadai juga menjadi bagian penting dalam mendukung investasi.
“Konsep daripada investasi bukan hanya kita bicara investasi tersebut, tetapi sumber daya manusia itu juga penting, menjadi sarana. Karena kita bentuk, kita buat infrastruktur yang baik, tanpa memiliki SDM yang cukup juga percuma,” tegasnya. (A)
