Kita semua tahu di masa pandemi Covid-19, nyaris setiap sendi ekonomi seluruh negara di dunia rontok.
Covid-19 dengan leluasa menggiring dunia jatuh ke jurang resesi. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami itu.
Tak pelak Indonesia juga harus menggelontorkan anggaran gendut untuk melawan virus tersebut.
Tidak tanggung-tanggung, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani mengucurkan dana sebesar Rp 905 Trilliun untuk penaganan dan percepatan penanggulangan Covid 19.
Ibarat mengail di air keruh, di tengah besarnya anggaran masa Covid-19 itu, membuat oknum tertentu memutar taktik untuk mencicipi anggaran tersebut dengan cara jahat dan ilegal.
Dikutip dari Gridhealth.id 16 Juli 2020, “ada kenakalan juga di rumah sakit, seseorang tidak Covid tapi dinyatakan Covid. Keluarga enggak terima, dua minggu mau masuk pengadilan, akhirnya rumah sakit nyerah, oh iya bukan Covid,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan pemerintah, 15 Juli lalu.
Ada masyarakat yang nekat membuat video dan mengunggah di media sosial (medsos) tentang kejahatan oknum medis yang merubah status pasien biasa menjadi pasien Covid.
Meskipun kejadian itu viral di medsos, tidak lantas membuat rekan oknum seprofesi menjadi takut melakoni, bahkan banyak daerah melakukan hal serupa.
Apa yang membuat oknum itu berani berbuat demikian? Demi penyerapan anggaran, barangkali itu alasannya. Hal ini hanya sekelingking masalah terbaca di medsos, namun hanya bisa meluapkan amarah di kolom komentar.
Sebagai masyarakat yang ikut menyumbangkan keringat untuk mengisi kas negara melalui pajak yang ditetapkan oleh undang-undang, tentu akan merasa miris menyikapi keadaan seperti itu.
Tahukah anda, jutaan bahkan puluhan juta rakyat Indonesia masuk dalam daftar Orang Miskin Baru (OMB) dikarenakan serangan Covid-19?
Setelah mereka kehilangan pekerjaan, lalu harus meneruskan cicilan sepeda motornya yang tersisa, itulah realita kehidupan rakyat dengan ekonomi lemah.
Berbicara khususnya dalam ruang lingkup Batam, warga kota ini juga merasakan hal yang serupa dengan masyarakat Indonesia di seluruh tanah air pada umumnya.
Batam dahulunya adalah pulau eksotis bagi pengusaha-pengusaha dari berbagai negara, terutama negara tetangga.
Deretan kawasan industri dari yang masih eksis hingga perusahaan yang tutup karena tidak mampu bertahan dari terpaan pandemi.
Bahkan tidak sedikit yang melakukan pengurangan karyawan, sehingga menambah jumlah pengangguran yang sudah ada banyak sebelumnya.
Menakar rontoknya sektor ekonomi Batam di tengah pandemi Covid-19 yang mendunia, namun tidak demikian dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang masih memiliki saldo gendut yaitu sisa dari total anggaran 2020.
Sepenggal pidato Pelaksana Harian (Plh) Kepala BP Batam Purwiyanto saat peresmian pengoperasian Pompa Air Baku di Waduk Tembesi, Selasa (27/10): “BP ini sebenarnya tidak dalam kondisi kekurangan (anggaran), jadi saya rasa sangat banyak kemudahan, kerusakan-kerusakan dianggarkan saja, karena PNBP-nya juga tak terserap. Di satu sisi anggaran tidak terserap, berarti anggaran yang tersedia cukup/ longgar. Jadi kalau ada program-program prioritas jangan bilang gak anggarannya, pak,” katanya.
Menerjemahkan pidato Plh Kepala BP Batam dengan standar analisa kedai kopi, menyimpulkan bahwa BP Batam masih memiliki uang yang gendut untuk program-program pembangunan prioritas.
Apakah program prioritas itu ? Bila merujuk pada peresmian proyek tersebut, tentulah proyek-proyek pembangunan fisik. Sayangnya beliau tidak menyebut berapa jumlah PNBP yang tidak terserap itu.
Mengingat tahun 2020 tersisa 61 hari lagi, apakah anggaran tersisa itu akan diskenario, dihabiskan dalam rangka masa bakti BP Batam ke-49?(Panahatan)
ID
EN