BatamNow.com – Petugas Direktorat Pengamanan (Ditpam) Aset BP Batam menemukan barang elektronik berupa 15 unit laptop tidak bertuan di Pelabuhan Feri Domestik Sekupang pada bulan Desember 2021 lalu, sampai saat ini belum diketahui siapa pemilik barang tersebut.
Kepala Sub Dit Pengamanan Aset Dan Obyek Vital SA Kurniawan yang dikonfirmasi pada Kamis siang (03/02/2022) membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan saat ini temukan barang elektronik berupa 15 unit laptop yang tidak bertuan tersebut sudah diamankan di Kantor Ditpam BP Batam.
SA Kurniawan menyampaikan bahwa petugas Ditpam BP Batam melakukan pengawasan dan pengamanan di lingkungan kerja BP Batam salah satunya pelabuhan. Petugas menemukan barang yang tertinggal di ruang tunggu Pelabuhan Feri Domestik Sekupang, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan ditemukan 15 unit laptop.
“Petugas juga sempat mencari tahu kepemilikan barang tersebut, namun belum ada yang mengakuinya. Selanjutnya petugas membawa 15 unit laptop tersebut ke kantor untuk diamankan, kami juga menunggu klarifikasi dan bukti atas kepemilikan barang tertinggal tersebut, ” kata SA Kurniawan.
Ia menambahkan, selama ini petugas Direktorat Pengamanan Aset BP Batam di pelabuhan hanya mengamankan dan memeriksa barang-barang yang diduga dapat membahayakan di lingkungan pengawasan Ditpam BP Batam.
“Kami mengimbau untuk masyarakat yang merasa kehilangan atau tertinggal barang elektronik tersebut untuk dapat membawa bukti kepemilikan dan mendatangi kantor Ditpam BP Batam,” pungkas SA Kurniawan.
Penemuan barang tersebut dapat diindikasikan melanggar UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo PMK Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Ia menegaskan bahwa menjelang akhir Tahun 2021 lalu, Direktorat Pengamanan bersama stakeholders terkait di lingkungan pelabuhan terus meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk yang masuk/ keluar dari kawasan bebas di pelabuhan. Sehingga pencegahan dan penindakan terhadap masuknya produk ilegal bisa dioptimalkan. (*)
