BatamNow.com – Usut punya usut, ternyata Xinyi Group belum mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk membangun pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ironisnya, pemerintah tahu akan hal tersebut, namun tetap memaksakan warga Rempang untuk pindah.
“Kami menyayangkan beberapa kali Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadila mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan fakta di lapangan,” kata Even Sembiring, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau, dalam keterangan persnya yang diterima BatamNow.com, di Jakarta, Jumat (29/09/2023).
Menurut Walhi, Bahlil menyatakan telah ada AMDAL mengenai rencana pembangunan proyek Rempang Eco-City dan pabrik kaca. Bahkan, dengan lantang dia menyatakan bahwa proyek Rempang Eco-City tidak akan merugikan lingkungan sekitar.
Setelah ditelusuri, kata Even, ternyata dokumen AMDAL baru mulai disusun. Terbukti dengan adanya surat undangan yang dikeluarkan BP Batam pada 27 September 2023 terkait kegiatan Penyusunan AMDAL Kawasan Rempang Eco-City.
“Bagaimana mungkin menilai dampak lingkungan dan sosial tanpa didahului dokumen AMDAL? Untuk kesekian kalinya Bahlil mengeluarkan pernyataan yang keliru,” tanyanya.
Menurutnya, penyusunan AMDAL harusnya melalui proses komunikasi dan konsultasi kepada masyarakat terdampak untuk mendengarkan pendapat dan tanggapan terkait rencana proyek.
“Bahkan masyarakat Rempang, sampai saat ini belum pernah melihat dokumen AMDAL yang akan menggusur tempat tinggal dan pranata sosial masyarakat di sana,” ungkap Even.
Dirinya menyoroti soal pertemuan yang dilakukan Kepala BP Batam Muhammad Rudi pada 21 September 2023 di Kampung Pasir Panjang justru terus mendesak masyarakat untuk mendaftarkan diri direlokasi. Hal ini kemudian direspons dengan penolakan oleh warga.
Masyarakat mendesak Pemerintah meninjau dan mengkaji kembali rencana proyek investasi Rempang Eco-City terutama dari aspek hak asasi manusia, sosial, lingkungan hidup berkelanjutan.
“Tidak peduli dengan 16 kampung tua, Bahlil hanya khawatir dengan investasi Tiongkok di Rempang. Jangan pernah memposisikan, sejarah dan peradaban lahirnya Indonesia lebih berharga dibanding investasi,” kata Even.
Sepertinya, sambung Even, Bahlil tidak peduli dengan 16 kampung tua. Dia hanya khawatir dengan investasi Tiongkok di Rempang. Seolah dia mau bilang, jangan pernah memposisikan sejarah dan peradaban lahirnya Indonesia lebih berharga dibanding investasi,” serunya.
Di sisi lain, Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional Puspa Dewy menilai pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para pejabat negara terhadap Pulau Rempang bukannya menyelesaikan masalah justru menambah keresahan di masyarakat.
“Bahkan pernyataan terakhir Menteri Investasi terhadap keterlibatan WALHI di kasus Rempang semakin menunjukkan ketakutan pemerintah pada banyaknya informasi yang disembunyikan kepada masyarakat terhadap rencana pembangunan ini,” tambah Dewy.
Disampaikan, hingga hari ini warga tidak pernah diberikan informasi terkait dampak-dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi akibat rencana pembangunan ini.
“Pemerintah, seperti biasa hanya menyampaikan iming-iming lapangan pekerjaan, tapi tidak jujur menyampaikan berapa banyak mata pencaharian, sejarah, dan hal lain yang akan dihancurkan,” pungkasnya. (RN)
