BatamNow.com – Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam menetapkan 7 nama sebagai Anggota/Deputi Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Dilihat dalam salinan dokumen beredar yang diperoleh BatamNow.com, penetapan Anggota/Deputi BP Batam sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 2 Tahun 2025 yang diteken Ketua Dewan Kawasan, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Adapun ketujuh Anggota/Deputi BP Batam, antara lain:
- Alexander Zulkarnain, sebagai Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan;
- Sudirman Saad, sebagai Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan;
- Syarlin Joyo, sebagai Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi;
- Fary Djemy Francis, Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan;
- Ruslan Aspan, sebagai Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang;
- Ariastuty Sirait, sebagai Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum;
- Mouris Limanto, sebagai Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur.
Dari tujuh deputi tersebut terdapat empat nama baru dari luar BP Batam, kecuali Alexander Zulkarnain, Sudirman Saad dan Ariastuty Sirait.

Para Anggota/Deputi BP Batam periode ini dengan masa jabatan 5 tahun, terhitung sejak saat pelantikan Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Anggota/Deputi BP Batam diperintahkan menjalakan tugas dan wewenangnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait penetapan dan pelantikan ketujuh Anggota/ Deputi BP Batam itu, Sekretaris Menko Perekonomian yang juga Sekretaris Dewan Kawasan PBPB Batam, Susiwijono Moegiarso belum merespons konfirmasi BatamNow.com pada Rabu (12/03/2025) siang.
Untuk diketahui, pada periode kali ini jumlah Anggota di BP Batam mengalami penambahan dari empat menjadi tujuh.
Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Dewan Kawasan PBPB Batam Nomor 1 Tahun 2025, yang diteken Ketua Dewan Kawasan PBPB Batam Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. (red)