BatamNow – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam (SMHNB) ternyata sudah beberapa kali mengingatkan BP Batam, soal kemungkinan krisis air di Dam tadah hujan di sini, ungkap Kasi Data dan Informasi BMKG Batam Suratman kepada BatamNow.
Tidak hanya BP Batam, ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam juga pihak BMKG sudah melakukan hal yang sama. “Mengingatkan untuk antisipasi dari jauh hari,” ujar Suratman, Senin(9/3/2020)
Ini, katanya, agar hutan disekitar catchment area tidak ditebangi oleh tangan-tangan jahil dan meminimalisir kebakaran hutan di daerah tangkapan air tadi.
“Beberapa kali sudah kami sampaikan jangan sampai bukit-bukit digunduli dan diratakan,” ungkap Suratman ke BatamNow, Senin (9/3/2020).
Menurut Suratman daerah pegunungan dan perbukitan yang memiliki hutan yang lebat memiliki sifat lingkungan yang lebih dingin.
“Jadi, sifat yang lebih dingin itu bisa menahan awan. Biasanya, hal tersebut menyebabkan daerah itu mengalami curah hujan yang tinggi,” tambahnya.
Anggota DPRD Provinsi Kepri Irwansyah juga menyampaiakan pernyataan bernada pedas kepada BP Batam, atas kelalaian pihak pengelola lima waduk aktif yang tak maksimal menjaga keberlangsungan Dam.
BP Batam, kata Anggota Komisi III legislatif Kepri itu, mewakili pemerintah sebagai pemberi konsesi kepada PT Adhya Tirta Batam(ATB).
Kepada BatamNow Irwansyah menilai BP Batam lalai dalam mengantisipasi ancaman penyusutan air di Dam seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang pesat di Batam.
Irwansyah dihubungi BatamNow melalui sambungan telepon, Selasa(10/3/2020) sore.
Pernyataan politikus PPP ini bukan tak berdasar, sebab sejak sepuluh tahun lalu, BP Batam sudah memprediksi bakal terjadi krisis air seperti sekarang ini.
Lalu Irwansyah pun “menggugat” soal anggaran perawatan Dam yang diduga banyak kelemahan itu.
Maka dia meminta DPRD Kepri mendorong dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) lewat supervisi dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Sebagaimana berita menghebohkan, Batam, kini, dilanda krisis air.
Ketersediaan air di lima waduk aktif di Batam kian menipis. Bahkan waduk Duriangkang yang terbesar hanya cukup menopang kebutuhan 80 hari ke depan.
Waduk Duriangkang mengcover 228.900 pelanggan PT Adhya Tirta Batam (ATB). Itu hampir 80 persen dari total 290 ribu sambungan pelanggan ATB.
Tanggung jawab air baku yang kritis itu di tangan pihak BP Batam.
Atas kesepakatan bersama BP Batam dengan PT ATB sebagai operator air, pelanggan akan “dihukum” dengan skenario rationing atau penggiliran suplai air dengan cara 2 hari Off dan 5 hari kran pelanggan running.
Sementara, menurut anggota DPRD Kota Batam Werton Panggabean, BP Batam tak boleh cuci tangan atas kesalahannya.
Menurut anggota komisi 3 ini, selain menunda jadwal, kepada para pelanggan yang akan dikenakan rationing juga berhak mendapat kompensasi dari BP Batam. Werton di hubungi BatamNow, Selasa (10/3/2020).
(Js/om)
