BatamNow.com, Jakarta – Keriuhan tahun politik sejatinya tidak mengurangi kerja aparat keamanan di lapangan. Justru harusnya lebih diperketat karena banyak hal bisa terjadi. Misal, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), melalui pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, dalam keterangannya kepada BatamNow.com, di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
“Kerja aparat harus lebih giat, utamanya di tahun politik. Sebab ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu dengan situasi perpolitikan Indonesia sekarang ini,” kata Benny.
Dirinya mengapresiasi keberhasilan Polresta Barelang, Batam, yang menggagalkan pengiriman 26 calon PMI ilegal di Batam, baru-baru ini. “Kami mengapresiasi kerja keras Polresta Barelang yang berhasil mengungkap rencana pengiriman 26 calon PMI yang rencananya akan dikirim ke Malaysia dan Thailand di pelabuhan internasional Harbour Bay, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Penggerebekan dilakukan selama dua pengungkapan, dengan total calon PMI ilegal yang diamankan sekitar 26 orang. Ikut ditangkap 2 orang yang diduga membantu memobilisasi keberangkatan calon PMI ilegal tersebut.
Dalam keterangannya, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Dwi Ramadhanto menjelaskan, sekitar 23 orang rencananya akan berangkat ke Thailand via Malaysia. Sedang 3 calon PMI akan bekerja di Malaysia.
“Kerja yang sangat baik. Tentu dalam hal ini kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci kesuksesan pengungkapan demi pengungkapan,” tutur Benny yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura ini.
Dirinya tidak menafikan bila ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi di tahun politik untuk meraup cuan. Salah satunya pengiriman calon PMI ilegal. “Karena itu, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan untuk menghindari maraknya TPPO,” imbuhnya.
Selain itu, masyarakat diharapkan tetap aktif memberi laporan kepada pihak berwenang. “Kalau ada laporan dari masyarakat juga harus cepat ditindaklanjuti,” pinta Benny.
Seruan serupa disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani. Dia mengingatkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum pada upaya pihak tertentu yang masih memberangkatkan PMI secara ilegal ke luar negeri yang kerap ditemukan sampai saat ini.
“Hampir setiap bulan kita monitor selalu ada pengungkapan baik oleh Polri maupun TNI yang ketahuan masuk jalur pemberangkatan ilegal. Dan mungkin lebih banyak lagi yang lolos dan tidak terungkap. Ini harus jadi catatan soal pentingnya sosialisasi ke masyarakat agar tidak tergiur berangkat ilegal, sekaligus pada sisi aparat kita untuk meningkatkan pengawasan,” ungkap dia, di Jakarta, hari ini.
Dengan tegas, Christina mengatakan, masyarakat butuh komitmen dan konsistensi serta tidak tebang pilih dalam pengungkapan. “Siapa pun yang terlibat harus diproses. Dimulai dari aktor-aktor intelektualnya. Patut diduga masih banyak kasus perdagangan orang yang belum sepenuhnya terungkap. Ini patut menjadi catatan tersendiri,” serunya. (RN)
