Lembaga Antirasuah itu Kini Asyik Beri Penghargaan kepada Kepala Daerah yang Terbaik “Pencegahan Korupsi”. Terbaik?
Kejaksaan Agung (Kejagung) tak memberi ampun para tersangka kriminal ekonomi nasional yang mengguncangkan stabilitas pasar minyak goreng (migor) “emak-emak”.
Minyak goreng memang licin. Sepandai-pandai tupai melompat sesekali terpeleset juga, apalagi dengan limpahan minyak goreng.
Demikianlah para tersangka dari bagian korporasi kelas kakap yang meresahkan sebagian besar rakyat negeri ini, kini sudah dikerangkeng.
Dari birokrasi pun tak luput digulung. Salah satu adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Dan empat perusahaan besar juga menjadi sasaran penggeledahan.
Riuh dugaan korupsi mafia migor pemicu derita rakyat ini. Namun, agaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru diam seribu bahasa. Kepolisan pun awalnya mengaku tak menemukan mafia minyak goreng.
Lain lagi dengan Kejagung yang melakukan penyidikan sejak 4 April 2022 hingga akhirnya menetapkan 4 tersangka kasus ekspor minyak goreng. Korps Adhyaksa itu bahkan telah mengamati kelangkaan migor di tanah air sejak akhir 2021 silam.
Ditengah riuhnya pemberangusan para tersangka migor oleh Kejagung itu, KPK, justru asyik gelar sederet penghargaan ke beberapa pejabat di Kepri yang disebut telah sukses mencegah korupsi. Luar biasa!
Dari penjelasan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron penghargaan yang diberikan ke para Kepala Daerah di Kepri termasuk Wali Kota Batam sebagai apresiasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2021,
Banyak pihak lewat media ini mempertanyakan pemberian penghargaan itu.
Pegiat antikorupsi Febri Diansyah pun mempertanyakan kinerja KPK saat ini setelah mengalami perubahan besar.
“Apakah KPK benar-benar akan jadi masa lalu, dilupakan dan ditinggalkan? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan kinerja, bukan gimmick,” kata Febri Diansyah yang mantan juru bicara KPK ini.
Perhargaan perlu, tapi yang sangat diperlukan adalah memberantas para tersangka kasus korupsi yang ternyata, kini, masih crowded dan para pelakunya masih gentayangan dan sudah merangsek pada mafia ekonomi yang dengan sengaja menyengsarakan rakyat di balik kerakusan yang sama sekali tak berempati.
Siapa-siapakah sebenarnya yang turut terlibat dalam mafia minyak goreng ini, tengah diusut tuntas oleh Kejagung.
Apalagi Presiden Jokowi, tampak tegas dan telah memerintahkan Kejagung untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya.
Jokowi pun tambah “berang”, lalu memerintahkan untuk meghentikan ekspor Crude Palm Oil (CPO) serta turunannya. Itu karena harga minyak goreng “emak-emak” itu masih tetap bertengger di harga premium.
Bagaimana episode pengusutan mafia minyak goreng ini, kita nantikan kabar mengejutkan selanjutnya. Bravo Kejagung! (*)
