BatamNow.com, Jakarta – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengaku saat ini sedang menyusun sebuah sistem terkait pengadaan alutsista RI. Dilansir kumparan.com, ejumlah lembaga pemerintah akan dilibatkan, yaitu: Kejaksaan, BPK hingga BPKP.
“Saya mau undang kejaksaan BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita, sebelum kontrak itu efektif. Jadi, kontrak itu kan ada beberapa tahap,” ujar Prabowo dalam Podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat, Minggu (13/06/2021).
Sebab, lanjut Prabowo, namanya anggaran pemerintah ada potensi untuk mark-up (melebihkan nilai). Bahkan Prabowo berkelakar ia sudah lama menjadi orang Indonesia dan mengetahui praktik tersebut.
Eks Pangkostrad ini lalu bercerita ada rencana mark-up itu di Kemhan namun ia tak mau menandatangani.
“Barang katakanlah X harganya, kemudian mark-upnya sampai 600 persen. Maaf, mungkin banyak orang tidak suka sama saya, saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan,” ujar Ketum Partai Gerindra ini.
Prabowo setelah itu langsung melapor kepada Presiden terkait potensi mark-up di kementeriannya itu.
“Saya lapor ke Presiden ‘Pak saya enggak mau Pak, itu kan tanggung jawab saya kepada Bapak Presiden, rakyat, kepada sejarah, takut saya, saya takut dikutuk oleh generasi yang akan datang. Gue enggak mau deh kalau sudah gila-gilaan,” beber Prabowo.
Prabowo menyebut perusahaan pengadaan alutsista memang harus untung, tapi tidak boleh ada potensi korupsi.
“Si produsen dia punya agen ya dia harus ada untung, tetapi untungnya masih masuk akal,” tandasnya.(*)
