BatamNow.com, Jakarta – Keberadaan hutan mangrove (bakau) di Batam terus tergerus dirusaki. Luasannya pun makin mengecil. Pemerintah setempat seperti tak peduli. Bisa jadi juga karena wali kotanya lagi ‘tergila-gila’ dengan konsep smart city, sehingga kondisi alam sekitar pun terabaikan.
Bila di tahun 1970-an, Batam memiliki hutan mangrove seluas 24 persen dari total luas wilayahnya yang mencapai 41.500 hektare. Tapi kini sepertinya luas hutan mangrove di Batam sudah di bawah 5 persen. Paling hanya tinggal 1.000-an hektare.
Kawasan yang tadinya hutan mangrovenya begitu rapat kini telah beralih fungsi. Tak hanya itu, penambangan liar dan penebangan untuk usaha arang turut berkontribusi terhadap menipisnya hutan mangrove.
Menurut data, dulunya hutan mangrove di Kecamatan Sagulung seluas besar 7.189.779,3 meter², Kecamatan Batu Aji (692.388,4 m²), Kecamatan Sungai Beduk (4.840.671,6 m²), Kecamatan Nongsa (2.801.534,04 m²), Kecamatan Sekupang (1.431.780,4 m²), Kecamatan Batu Ampar (170.814,8 m²), Kecamatan Batam Center (1.032.251,4 m²), dan Kecamatan Bengkong (646.493,7 m²).
“Kita prihatin dengan kian tergerusnya hutan mangrove di Batam. Bukan cuma ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tapj juga ada pengabaian dari pemerintah setempat,” kata Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi, kepada BatamNow.com, di Jakarta, Selasa (16/05/2023).
Bisa jadi, katanya, sekitar 5-10 tahun lagi, sudah tidak ada lagi hutan mangrove di Batam. “Kondisi ini harus cepat diatasi dan dicarikan solusinya. Saat ini mungkin luas daratan Batam sudah semakin luas dengan banyak terjadi penimbunan di kawasan pesisir yang dilanjutkan dengan pembangunan hunian,” ujarnya.
Keberadaan hutan mangrove sangat penting, terutama untuk menahan abrasi di kawasan pantai. “Pemkot Batam harus care dengan persoalan ini, jangan justru membiarkan mangrove tergerus,” seru Zenzi.
Senin kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri dan pejabat negara melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta, dalam rangka Puncak Penanaman Mangrove Nasional secara Serentak oleh Jajaran TNI di Seluruh Indonesia Tahun 2023. Sayangnya, degup agenda nasional ini kurang terasa di Batam.
Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki luas hutan mangrove terbesar di dunia, yakni 3,3 juta hektare. Karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan merawat hutan mangrove yang ada di seluruh Tanah Air.
Dikatakannya, mangrove merupakan proteksi alam yang penting, utamanya bagi daerah pesisir. “Mangrove penting, pertama untuk mengembalikan habitat hewan air dan darat seperti kepiting, ikan, biawak, monyet, burung-burung, dan masih banyak lagi. Juga berperan dalam melindungi daerah pesisir dari kemungkinan adanya perubahan iklim. Dengan demikian, ketika air dari permukaan laut naik atau ada gelombang besar, mangrove akan mampu menahan,” urainya.
Akankah Pemkot Batam menaruh kepedulian terhadap kelestarian hutan mangrove di Batam? Atau lebih memilih melebarkan jalan jadi 5 lajur, membangun fly over, dan lainnya, yang disinyalir demi pencitraan dan menebalkan kocek si ‘tuan takur’ jelang Pilkada 2024 nanti? (RN)
