BatamNow.com – Di saat sebagian warga Batam masih kesulitan mengakses air minum perpipaan, BP Batam justru menjadi rujukan benchmark tata kelola air minum bagi daerah lain.
Hal ini terlihat dari kunjungan kerja Bupati Batu Bara, Sumatera Utara, Baharuddin Siagian, ke BP Batam, Rabu (21/01/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama jajarannya di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung Annex BP Batam, Batam Center. Pertemuan yang digelar di sela agenda APKASI itu membahas transformasi infrastruktur air serta penguatan ekosistem investasi.
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar memaparkan berbagai capaian BP Batam, termasuk realisasi investasi yang disebut mencapai Rp 68,9 triliun atau 115 persen dari target Rp 60 triliun.
Ia juga menjelaskan model pengelolaan air minum Batam, di mana BP Batam berperan sebagai regulator sekaligus eksekutor melalui kemitraan dengan pihak swasta.
“Integrasi regulator dan operator swasta menjadi kunci untuk menjaga resiliensi infrastruktur air bagi sekitar 1,3 juta penduduk Batam,” dikutip dari siaran pers BP Batam.
Ia menambahkan, melalui program strategis 2026, BP Batam menargetkan penanganan wilayah-wilayah stressed area distribusi air minum dilakukan secara bertahap.
Sementara itu, Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menyampaikan apresiasi atas capaian Batam dan menyebut daerahnya tertarik mereplikasi model pengelolaan air bersih, kawasan industri, serta pengembangan pelabuhan.
“Kami melihat perubahan Batam yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Kami berterima kasih Pak Amsakar dapat menerima kami. Kami ingin diskusi sekaligus melihat apa ada peluang-peluang di kawasan industri, pelabuhan, dan pengelolaan,” katanya.
Selain pengelolaan air, diskusi juga mencakup peluang kerja sama konektivitas logistik antara Pelabuhan Batu Bara dan pelabuhan internasional di Batam.
Bicara Benchmark di Lantai 8, Protes Warga di Luar Kantor
Namun di sisi lain, pelayanan air minum perpipaan di Batam sendiri masih menuai keluhan luas.
Sejak pengelolaan SPAM diambil alih BP Batam dari PT Adhya Tirta Batam (ATB) pada November 2020, gangguan distribusi air masih kerap terjadi, mulai dari aliran tersendat, air mati berjam-jam, hingga wilayah yang belum terlayani sama sekali.
Kondisi tersebut memicu protes warga di sejumlah kawasan, seperti Tanjung Uma, Tiban, Batu Aji, dan Tanjung Sengkuang.
Bahkan pada Kamis (22/01/2026), warga Tanjung Sengkuang kembali menggelar unjuk rasa di luar kantor BP Batam, memprotes buruknya distribusi air minum yang mereka alami selama berbulan-bulan.
Sama dengan warga di kawasan lainnya, warga Tanjung Sengkuang juga mengeluhkan kesulitan memperoleh air minum layak yang seharusnya dijamin negara dari aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.
Tak sedikit warga terpaksa membeli air dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan harian karena aliran air perpipaan kerap tidak mengalir.
Pelayanan air minum sendiri merupakan salah satu program prioritas Amsakar–Li Claudia sejak menjabat. Namun hingga kini, perbaikan menyeluruh jaringan distribusi air masih dilakukan secara bertahap dengan alasan keterbatasan anggaran.
BP Batam menyatakan telah menggandeng PT Air Batam Hulu (ABHu) dan PT Air Batam Hilir (ABHi) sebagai mitra operasional SPAM Batam, sembari mengupayakan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Meski demikian, evaluasi terhadap kinerja mitra operasional yang sempat dijanjikan belum menunjukkan tindak lanjut yang jelas.
Pertemuan Kepala BP Batam dengan Bupati Batu Bara berlangsung sehari sebelum aksi unjuk rasa warga yang tertahan di luar gerbang besi kantor berlogo elang emas itu.
Andai pertemuan tersebut digelar sehari kemudian, dari lantai 8 Gedung BP Batam, tamu daerah itu kemungkinan dapat menyaksikan langsung protes warga terhadap pelayanan air minum yang masih bermasalah. (A/Red)
