BatamNow.com, Jakarta – Sudah menjadi rahasia umum, sejumlah daerah di Indonesia, terkhusus yang berbatasan dengan negara tetangga, memiliki jalur-jalur tikus yang digunakan untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Misal, di Kepulauan Riau, Riau, dan Kalimantan Barat.
“Kami meminta pemerintah memastikan pengawasan di “jalur-jalur tikus” sebagai tempat pemberangkatan PMI ilegal,” kata Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani dari Fraksi Partai Golkar, dalam keterangan persnya, yang diterima BatamNow.com, Sabtu (22/10/2022).
Menurutnya, sejumlah daerah kerap dijadikan tempat-tempat para calo untuk memberangkatkan PMI ilegal, baik melalui darat maupun laut. “Pengawasan yang dilakukan harus kontinu dan berkelanjutan. Jangan hanya diawasi sesaat, lalu lama tidak diawasi lagi,” tegasnya.
Hal ini penting, ujarnya, agar pemberangkatan PMI ilegal bisa langsung terdeteksi dan dilakukan pengamanan. “Jangan lagi sampai ada korban karena pemberangkatan yang tidak resmi. Hingga kini para calo tetap memburu para calon PMI dengan iming-iming gaji besar dan berbagai fasilitas di negara tujuan,” ucapnya.
Christina meminta komitmen semua pihak untuk bersama-sama memberantas praktik ilegal pengiriman PMI yang selama ini masih marak terjadi. “Ini adalah kerja kolektif banyak pihak, tidak bisa hanya BP2MI karena pengiriman PMI ilegal sudah menjadi sindikat yang sekian lama beroperasi, bahkan diduga melibatkan aparat,” tandasnya.
Dirinya juga meminta pemerintah menyediakan skema jalur pemberangkatan resmi melalui skema G2G maupun P2P yang didukung pemerintah. “Presiden sudah beri arahan, tinggal langkah-langkah teknisnya seperti apa. Itu yang kami tunggu,” tukasnya.
Saat melepas pekerja migran ke Korea Selatan dalam skema government to government (G-to-G) di Hotel El Royale, Jakarta Senin (17/10) lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang. Dari jumlah tersebut, setengahnya adalah PMI ilegal.
Karenanya, Presiden mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya PMI ilegal. “Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun lalu kepada Pak Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, terpantau, dan bisa dilihat dimana dia bekerja karena ini menyangkut perlindungan dan keselamatan kita semuanya,” seru Presiden.
Ketika dikonfirmasi, Benny Rhamdani Kepala BP2MI mengatakan, pihaknya terus mendorong agar para calon PMI bisa menempuh prosedur legal yang disediakan pemerintah. “Kian hari prosedurnya semakin mudah dan tidak akan memberatkan para calon PMI,” ungkap Benny, kepada BatamNow.com, Jumat (21/10).
Meski begitu dikatakan, dari sisi pengawasan, pihaknya juga terus melakukan berkoordinasi dengan Polairud, Imigrasi, dan TNI AL. “Memang para calo kebanyakan memberangkatkan PMI ilegal pada pagi dini hari atau tengah malam dan melalui jalur-jalur tikus yang sulit terdeteksi,” aku Rhamdani.
Namun demikian, ia tetap berkomitmen memerangi PMI ilegal. “Ini tugas yang tidak mudah, namun pengawasan dan pemantauan di jalur-jalur tikus harus terus dilakukan,” pungkasnya. (RN)