BatamNow.com – Isu penyelundupan beras kembali mencuat dan menjadi sorotan publik, di Batam atau Kepulauan Riau (Kepri).
Pantauan BatamNow.com, poin yang disorot tajam: diduga aksi kartel selundupkan beras sudah lama bercokol dan mengendalikan dari Batam.
Hal itu dapat dilihat dari penindakan patroli laut Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri atas ribuan karung beras yang diduga diseludupkan tiga kapal.
Kabar beredar bahwa tiga kapal penyeludup beras itu, yakni KM Camar Jhonatan 05 dengan ribuan sak, KLM Harli Jaya dengan muatan 260 ton atau sekitar 10.400 sak beras, KLM Nusa Jaya bermuatan 14.800 sak atau sekitar 300 ton.
Penangkapan ini terjadi saat kapal tersebut diduga membawa beras dari Batam menuju wilayah Sumatera, lewat laut.
Sumber beras seludupan tersebut diduga dari tumpukan beras milik dua importir besar berinisial BDM dan AHG yang berbasis di Batam.
Keduanya disebut masih buron penyidik PPNS DJBC Provinsi Kepri.
Hingga berita ini dipublikasi, DJBC Kepri yang berkantor di Karimun belum memberikan pernyataan resmi ataupun rilis terkait penangkapan tersebut.
BatamNow.com telah juga telah berupaya mengirimkan konfirmasi ke Humas BC, Roby Chandra, namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik soal transparansi dan penindakan penyeludupan dalam pengawasan distribusi beras, apalagi di tengah harga beras yang melambung.
Penangkapan ini juga menambah kecurigaan bahwa praktik penimbunan dan penyelundupan beras impor ilegal di Batam telah berlangsung lama dan melibatkan jaringan lintas wilayah, termasuk ke Sumatera dan Jawa.
Santer, jaringan kartel sembako memiliki stok beras melimpah di beberapa gudang di Batam yang kerap diseludupan ke pasar bebas di Sumatera hingga sampai Pulau Jawa.
Penjelasan sumber BatamNow.com, membenarkan keberadaan sidikat kartel barang seludupan yang kerap bermain dari Batam.
“Mereka memiliki menumpuk cukup banyak barang seludupan di beberapa gudang di Batam,” ujarnya.
Ketua DPP Kepri LI-Tipikor dan Hukum Kinerja Aparatur Negara, Panahata SH mengatakan, jika ini benar maka keberadaan beras selundupan itu bisa menjadi salah satu faktor yang mempermainkan harga pasar dan menyulitkan petani serta konsumen di dalam negeri.
Dan kita berharap jangan sampai mengganggu konsentrasi upaya pemerintah pusat dalam program swasembada dan kedaulatan pangan.
Pantauan BatamNow.com, sejumlah titik diduga menjadi lokasi penimbunan beras di Batam, namun belum ada tindakan lebih lanjut yang diungkap secara terbuka oleh aparat penegak hukum.
Para kartel maupun penyeludup memanfaatkan Kawasan FTZ Batam menjadi transit barang impor berbagai jenis.
Kepala BC Batam, Zaky Firmansyah kepada media mengaku betapa rumitnya pengawasan yang dilakukan pihaknya di Batam.
Batam, kata Zaky, unik. Barang masuk diawasi, keluar pun diawasi. Kerjanya double.
Untuk itu Zaky berharap kolaborasi yang baik dari semua pihak.
Zaky menegaskan pihaknya juga akan memperketat pengawasan di pelabuhan bongkar muat di Batu Ampar.
Katanya jalur ini kerap digunakan meyelundup dengan modus tidak sesuai dengan daftar manifest. (A/Red)
