BatamNow.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat mengatensi berbagai jenis perjudian offline terselubung yang kini marak di berbagai daerah dengan berbagai modus, termasuk di Batam dan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Ketua DPP Kepri LI-Tipikor dan Hukum Kinerja Aparatur Negara, Panahatan SH sangat berharap agar Presiden Jokowi memerintahkan aparat untuk memberantas perjudian offline yang kini marak.
“Jadi kami berharap, bukan hanya judi dan perjudian online yang diatensi bapak presiden, tapi berbagai kegiatan judi offline terselubung harus segera diberantas karena dampak negatifnya sama dengan judi online yang kini tengah ditangani Satgas bentukan Jokowi,” kata Panahatan.
Pengacara muda ini sampai mengapresiasi bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada eranya dapat dengan komit memberantas total kegiatan perjudian di Indonesia. ”Tapi kini patut diduga perjudian itu kembali marak,” tegasnya.
Panahatan menyampaikan harapannya ini setelah kabar menyedihkan kematian yang memprihatinkan menimpa Rico Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Berkaca dari peristiwa di Karo, LI-Tipikor berharap, hendaknya dugaan maraknya perjudian di Batam dan Kepri dapat diberantas dengan segera demi menjaga dampak negatif buruknya dari berbagai dimensi ekses negatif yang berpotensi terjadi.
Selain merenggut nyawa Sempurna Pasaribu, istrinya Elfrida boru Ginting (48 tahun, istri Sempurna), Sudi Investasi Pasaribu (12 tahun, anak), dan Loin Situkur (cucu, 3 tahun) juga meninggal terbakar di rumahnya yang berlokasi di kawasan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, pada 27 Juni 2024.
Kebakaran rumah wartawan yang menelan korban jiwa empat orang itu disebut bukan kejadian kebakaran biasa dan diduga ada keterlibatan oknum TNI yang juga berada di balik aktivitas ilegal judi dan perjudian di daerah Kabupaten Karo.
Jauh sebelumnya Sempurna Pasaribu, telah getol memberitakan aktivitas perjudian di sana.
Dewan Pers pun kini mengeluarkan maklumat yang meminta Kapolri dan Kapolda Sumut membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini.
Dewan Pers sangat menyesalkan terjadinya kebakaran yang merenggut nyawa tersebut.
Menurut DP, ada dua versi yang berbeda atas kejadian ini. Versi tim Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum TNI tersebut.
Sedangkan versi lain menyebutkan, bahwa kebakaran itu lantaran ada ceceren bensin di rumah korban dan kemudian menyulut bara api. Kebetulan rumah korban memang berjualan bensin eceran.
Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau KKJ.
Dalam maklumat atau siaran pers itu, Dewan Pers juga meminta Panglima TNI dan Pangdam membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial.
Tak ketinggalan juga kepada Komnas HAM dan LPSK, diminta untuk turut serta secara melakukan upaya investigasi dan memberikan perlindungan yang dianggap perlu kepada keluarga korban.
Batam (Kepri) Diduga Keras Sarang Judi Offline
Sebagaimana kerap disorot media ini, dugaan perjudian offline di beberapa daerah di Kepri, marak.
Di Batam, dugaan judi dan perjudian makin merajalela. Perjudian togel online tak asing lagi di sini. Sudah merangsek hingga ke dapur warga, sama dengan judi online, namun seperti tak ada tindakan dari aparat kepolisian di sini.
Perjudian terselubung arena ketangkasan elektronik/ mekanik atau biasa disebut arena gelanggang permainan (gelper) sudah menyungsepkan ekonomi banyak warga.
Lain lagi judi dan perjudian tebak nomor bola pingpong yang dengan berani digelar para bandar WNI tertentu di hotel, dan pub dan ruang bisnis karaoke.
Hingga kini dugaan perjudian itu, seakan dihalalkan oleh aparat karena diduga dapat ‘angpao’ dari para bandar yang dijuluki oligarki kekuasaan yang leluasa melakukan aktivitasnya meski diduga melanggar undang-undang.
Selain aparat seolah tak berkutik, pihak Pemko Batam juga seolah mentolelir aktivitas perjudian itu meski terang-terangan melabrak Peraturan Wali Kota Batam No 11 Tahun 2023, yang ditandatangani Muhammad Rudi.
Bahkan isu yang berembus kencang, oknum-oknum Pemko Batam mendapat “jatah” dari arena gelper yang sebagian dana itu disebut-sebut bagian dari modal untuk Pilkada.
Jajaran Polda Kepri dan Polresta Barelang beberapa kali dikonfirmasi soal keberadaan judi dan perjudian ini, tak ada respons.
Demikian juga jajaran Pemko Batam, yakni Kadis Kominfo Rudi Panjaitan dan Kasatpol PP Kota Batam Imam Tohari, tak pernah merespons BatamNow.com, kala dikomfirmasi atas pelanggaran pelaku usaha gelper terhadap Perwako dan Ketertiban Umum. (tim)
