BatamNow.com – Kondisi cuaca berawan dan ketebalan awan di Batam menyebabkan tim rukyatul hilal di kota ini tidak berhasil melihat bulan sabit muda untuk penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah, Selasa (17/02/2026).
Pemantauan hilal dilaksanakan di menara Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah sejak sore hari.
Tim pengamat memasang dua teleskop milik LDII dan BMKG yang diarahkan ke ufuk barat untuk memantau kemunculan hilal sebagai penanda awal Ramadan.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Budi Dermawan, mengatakan pengamatan dari menara masjid di Tanjung Uncang itu telah dilakukan sejak pukul 16.30 WIB.
@batamnow Kondisi cuaca berawan dan ketebalan awan di Batam menyebabkan tim rukyatul hilal di kota ini tidak berhasil melihat bulan sabit muda untuk penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah, Selasa (17/02/2026). Pemantauan hilal dilaksanakan di menara Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah sejak sore hari. Tim pengamat memasang dua teleskop milik LDII dan BMKG yang diarahkan ke ufuk barat untuk memantau kemunculan hilal sebagai penanda awal Ramadan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Budi Dermawan, mengatakan pengamatan dari menara masjid di Tanjung Uncang itu telah dilakukan sejak pukul 16.30 WIB. Namun kondisi alam tidak mendukung sehingga hilal tidak dapat terlihat di wilayah Batam. Hasil rukyat tersebut kemudian dilaporkan ke tingkat provinsi dan pusat sebagai bahan sidang isbat. “Nanti hasil ini kita sampaikan ke Kanwil lalu disampaikan ke Kementerian Agama pusat untuk menjadi bahan untuk memutuskan penetapan 1 Ramadan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama malam ini,” kata Budi, Selasa (17/02). Di lokasi yang sama, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Kelas I Hang Nadim Batam, Suratman, menjelaskan secara astronomis posisi hilal juga belum memenuhi kriteria. Ia menyebut ketinggian hilal masih berada di bawah nol derajat, tak sesuai dengan batas minimal yang disepakati Menteri Agama dari Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. “Saat ini ketinggian hilal masih minus. Sedangkan kesepakatan Menteri Agama Brunei, Malaysia, Indonesia dan Singapura itu kan harusnya 3 derajat. Jadi masih minus di bawah, kemudian elongasi juga masih di bawah 6 derajat, seharusnya di atas 6,4 derajat,” terangnya. Hasil Sidang Isbat: 1 Ramadan pada 19 Februari 2026 Secara nasional, hasil rukyat di berbagai daerah juga tidak menunjukkan terlihatnya hilal. Pemerintah pun menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat yang digelar di Jakarta. Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. “Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/02) malam. Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena hasil pemantauan hilal di sejumlah titik di Indonesia tidak memenuhi kriteria MABIMS yang dipedomani pemerintah, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Sementara itu, data pengamatan menunjukkan sudut elongasi hilal masih sangat kecil, berkisar antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik, sehingga belum memenuhi syarat visibilitas hilal. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia akan mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026. Berbeda dengan Muhammadiyah Keputusan pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa awal Ramadan 2026 versi pemerintah berbeda dengan yang ditetapkan Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 18 Februari 2026, atau satu hari lebih awal dibandingkan keputusan pemerintah. Penetapan ini menegaskan penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang kini sepenuhnya diadopsi Muhammadiyah. Melalui pendekatan astronomi global, organisasi tersebut menerapkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, sehingga awal bulan hijriah tidak lagi bergantung pada lokasi geografis masing-masing negara. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak umat Islam menyikapi perbedaan awal Ramadan dengan bijak dan penuh sikap tasamuh atau saling menghargai. Menurutnya, perbedaan penentuan awal Ramadan merupakan hal yang kerap terjadi dan sudah menjadi bagian dari dinamika umat Islam. Ia menilai perbedaan tersebut akan terus muncul selama umat Islam belum memiliki kalender hijriah tunggal… Baca selengkapnya di BatamNow.com #batam #batamnow #batamtiktok #batamhits #fyp ♬ original sound – BatamNow.com
Namun kondisi alam tidak mendukung sehingga hilal tidak dapat terlihat di wilayah Batam. Hasil rukyat tersebut kemudian dilaporkan ke tingkat provinsi dan pusat sebagai bahan sidang isbat.
“Nanti hasil ini kita sampaikan ke Kanwil lalu disampaikan ke Kementerian Agama pusat untuk menjadi bahan untuk memutuskan penetapan 1 Ramadan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama malam ini,” kata Budi, Selasa (17/02).
Di lokasi yang sama, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Kelas I Hang Nadim Batam, Suratman, menjelaskan secara astronomis posisi hilal juga belum memenuhi kriteria.
Ia menyebut ketinggian hilal masih berada di bawah nol derajat, tak sesuai dengan batas minimal yang disepakati Menteri Agama dari Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura.
“Saat ini ketinggian hilal masih minus. Sedangkan kesepakatan Menteri Agama Brunei, Malaysia, Indonesia dan Singapura itu kan harusnya 3 derajat. Jadi masih minus di bawah, kemudian elongasi juga masih di bawah 6 derajat, seharusnya di atas 6,4 derajat,” terangnya.
Hasil Sidang Isbat: 1 Ramadan pada 19 Februari 2026
Secara nasional, hasil rukyat di berbagai daerah juga tidak menunjukkan terlihatnya hilal. Pemerintah pun menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat yang digelar di Jakarta.
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/02) malam.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena hasil pemantauan hilal di sejumlah titik di Indonesia tidak memenuhi kriteria MABIMS yang dipedomani pemerintah, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Sementara itu, data pengamatan menunjukkan sudut elongasi hilal masih sangat kecil, berkisar antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik, sehingga belum memenuhi syarat visibilitas hilal.
Dengan demikian, umat Islam di Indonesia akan mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Berbeda dengan Muhammadiyah
Keputusan pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa awal Ramadan 2026 versi pemerintah berbeda dengan yang ditetapkan Muhammadiyah.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 18 Februari 2026, atau satu hari lebih awal dibandingkan keputusan pemerintah.
Penetapan ini menegaskan penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang kini sepenuhnya diadopsi Muhammadiyah.
Melalui pendekatan astronomi global, organisasi tersebut menerapkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, sehingga awal bulan hijriah tidak lagi bergantung pada lokasi geografis masing-masing negara.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak umat Islam menyikapi perbedaan awal Ramadan dengan bijak dan penuh sikap tasamuh atau saling menghargai.
Menurutnya, perbedaan penentuan awal Ramadan merupakan hal yang kerap terjadi dan sudah menjadi bagian dari dinamika umat Islam.
Ia menilai perbedaan tersebut akan terus muncul selama umat Islam belum memiliki kalender hijriah tunggal.
“Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis melalui laman resmi Muhammadiyah, Selasa (17/02). (H)
