OPINI- Oleh: Omrad
Semestinya Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Adhya Tirta Batam (ATB), lebih bijak dan arif menyikapi krisis air di Batam.
Mengesampingkan ego sektoral, mengedepankan kepentingan kehidupan masyarakat luas, harus yang utama. Apalagi dalam menelisik solusi atas krisis air yang mendera kawasan ini.
Informasi yang mundur-maju, jadi tidaknya penjatahan air, justru jangan sampai menambah keresahan masyarakat di tengah serangan wabah Covid-19 yang mematikan dan menegangkan ini.
Dua minggu lalu, BP Batam bersama ATB, masih sepakat untuk menjalankan penjatahan (rationing) air ke pelanggan.
Ini disebab “ancaman” krisis air baku di 5 Dam di Batam, khususnya Dam Duriangkang yang menopang 80 persen akan kebutuhan air di Batam.
Masyarakat Batam sempat panik atas rencana kebijakan rationing dengan opsi 2:5, dua hari air mati dan lima hari berjalan normal.
Kondisi itu pulalah yang membuat masyarakat, khususnya pelanggan rumahan wanti-wanti. Lalu ramai-ramai dengan terpaksa membeli drum atau tandon, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit.
Harga drum pun tiba-tiba melonjak naik dari Rp 125.000,- menjadi Rp 350.000 per buah. Satu rumahan ada yang sampai mempersiapkan 2 dan 3 drum dan seterusnya.
Tapi, beberapa hari berselang, pihak ATB mengumumkan penundaan penjatahan air itu. Ini, katanya, sesuai petunjuk pihak BP Batam.
Kemudian, lima hari lalu, dalam pemberitaan beberapa media, pihak ATB kembali memberi “sinyal” akan kepastian pemberlakuan penjatahan air itu.
Kamis (26/3), Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam Binsar Tambunan, tiba-tiba nongol dalam satu konferensi pers menyampaikan ketidaksetujuannya atas rencana ATB melakukan penggiliran air itu.
Sesuai hasil evaluasi di lapangan, BP Batam menilai ketersediaan air baku waduk Duriangkang untuk Intake Tanjung Piayu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan paling tidak 20 hari ke depan, tanpa rationing.
Padahal apa yang dipaparkan Binsar, itulah yang sangat dikuatirkan ATB selama ini. Sungguh informasi yang berbalik 100%.
Disinilah tampak ego sektoral kedua instansi pengelola air dan Dam ini. Belakangan ini, BP Batam sebagai pemilik Dam, sering beda kebijakan dengan ATB, sebagai distributor air.
Untuk itu warga Batam perlu mengingatkan, apapun masalah yang terjadi diakhir masa konsesi air yang menjadi polemik antara BP Batam dengan ATB, tidak boleh terseret ke wilayah penanganan krisis air yang mengancam masyarakat.
Soal polemik memasuki masa akhir konsesi air, satu kondisi yang harus dipisahkan dari krisis air yang terjadi. Untuk ini harus ada “gencatan”. Biarkanlah polemik itu berproses sendiri dan mengalir sampai batas waktu konsesi berakhir.
Kedua belah pihak harus secara bersama bertanggung jawab penuh atas kemungkinan kekeringan air baku yang berkepanjangan di Batam. Jangan sampai ada anggapan, masyarakat yang dikorbankan.
Minimnya Air Dapat Menganggu kesehatan Lingkungan
Kebutuhan akan air adalah keniscayan. Tanpa air yang cukup bagi setiap kehidupan orang, rentan menimbulkan berbagai penyakit di lingkungan kesehatan masyarakat.
Batam, kini, masih mencekam, akibat serangan pandemi Virus Corona yang mematikan itu yang berimbas pada kesulitan ekonomi yang serius.
Negara atau pemerintah, kini, dalam kewaspadaan yang luar biasa dalam mengantisipasi kondisi negeri yang terburuk, tak kecuali di Batam.
Untuk itu, sekali lagi baik BP Batam, maupun ATB jangan sampai membuat gaduh. Diharapkan, ke dua belah pihak bisa duduk bersama (dengan tetap posisi physical distancing) mencari jalan terbaik mengatasi krisis air ini, terlepas menempuh cara yang mana.
Hal-hal teknis di lapangan jangan dipublikasi secara vulgar yang bisa menambah kekuatiran bagi pelanggan air.
Apakah solusi jangka pendek dengan memperpanjang pipa intake jauh ke tengah Dam oleh ATB, itulah yang sebaiknya segera dirembukkan untuk digesa pengerjaannya.
Apakah juga dengan solusi rekayasa cuaca yang diwacanakan BP Batam, bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologo (BPPT), ini yang harus secepatnya dieksekusi.
Demikian juga dengan rencana mengalirkan air Dam Tembesi ke Dam Muka Kuning lewat pengadaan pipa darurat sepanjang 4 Km, berbiaya Rp 47 Miliar, harus disegerakan.
Beberapa teknis solusi itu, jangan menjadi wacana melulu, “jadi tak jadi” lalu dipolitikkan terus. Apalagi ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan turun merata di Batam baru di bulan Mei.
Sementara kapasitas air tersedia di Dam Duriangkang untuk intake Water Treatment Plant (WTP) Tanjung Piayu tinggal 40 centimeter. Itu kata Binsar berdasarkan penyelaman yang dilakukan pihak BP Batam. Tentu ini masih menjadi pertanyaan BESAR kok menyelam di kedalaman 40 centimeter?
Adapun batas maksimal pengambilan air oleh WTP Tanjung Piayu, di minus 3,4 di bawah Spillway (bangunan pelimpah). Dan itu menurut Binsar, hanya mampu mengantisipasi 20 hari ke depan.
Sementara di pihak ATB, medio Februari lalu, menyampaikan data ketersediaan air di Dam Duriangkang hanya cukup 80 hari ke depan. Artinya, coba anda hitung sendiri, apa yang disampaikan pihak ATB, durasinya masih jauh bila dibanding yang dipaparkan Binsar.
Baik ATB, terlebih BP Batam sebagai pemilik Dam yang tengah krisis air itu, tak bisa saling klaim apalagi pembenaran.
Dalam kondisi apapun, BP Batam harus menjalankan mandat dari Negara dalam mengawal kedaulatan air bagi rakyat Batam, sebagaimana diamanahkan oleh UU Dasar 1945 Amandemen.
BP Batam jangan sampai “menepuk air didulang”. Karena yang pertama harus bertanggung jawab, ya, BP Batam sendiri.
BP Batam lah yang menunjuk ATB sebagai operator suplai air di Batam. BP Batam lah penerima hasil penjualan air baku dari Dam yang dikelola ATB.
Masalah krisis air ini jangan sampai menambah keresahan masyarakat,
gegara ketidak-akuran BP Batam dengan ATB.
Masalah ini harus segera diakhiri dan sama-sama mecari solusi terbaik yang terukur. Kalau tidak, kita tak menginginkan, kelalaian ini, pemicu sumbu amarah masyarakat nantinya. (*)
