BatamNow.com – Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi SH beserta jajaran menerima kunjungan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Kamis (13/02/2025).
Jamwas beserta rombongan dalam rangka pelaksanaan Inspeksi Pimpinan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Inspeksi Pimpinan tersebut dipimpin langsung Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Dr Rudi Margono SH, M.Hum didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Teguh Subroto, SH, MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Supari, SH, MH, Asisten Intelijen Tengku Firdaus, SH, MH, Asisten Pengawasan Akmal Kodrat, SH, MH, Supardi, S.H Kabag TU pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan dan tim.
Pelaksanaan Inspeksi Pimpinan ini dimulai pada tanggal 11 Februari sampai dengan 14 Februari 2025 dengan didahului kunjungan kerja pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Inspeksi Pimpinan di Kejaksaan Negeri Batam dilaksanakan sekitar Pukul 12.30 WIB di Aula R Soeprapto Kejari Batam didahului oleh Pemaparan Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam.
Kemudian pengarahan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Batam.
Dalam pemaparan Kepala Kejaksaan Negeri Batam menyampaikan capaian kinerja pada Tahun 2024, Rencana Kerja tahun 2025 dan Inovasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam.
“Kami di Kejaksaan Negeri Batam sangat menyambut baik kegiatan inspeksi ini, sebagai kesempatan untuk memperoleh masukan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan dan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi.
Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dari Jamwas Kejagung Rudi Margono.
Ia menyampaikan bahwa tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejaksaan dalam menjalankan misi pembangunan Asta Cita dan RJPN telah menyusun 5 (lima) strategi yang berfokus pada:
Penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif;
Penguatan sistem pemulihan aset melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non conviction based on asset forfeiture);
Penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju “zero corruption” melalui pembaruan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan dan dukungan teknologi informasi;
Transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial melalui perluasan akses layanan bantuan hukum.
Pembangunan hukum yang mencakup substansi, budaya dan struktur termasuk aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum berdasarkan Pancasila, antara lain melalui mekanisme penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (alternative dispute resolution) seperti mediasi penal serta penerapan alternatif pemidanaan dan pendekatan keadilan restoratif yang bertumpu pada asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum;
Tugas dan fungsi Bidang Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu bekerja secara efektif seperti assurance activities yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, Early warning yaitu melakukan peringatan dini, Anti corruption activities yaitu meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, Consulting activities yaitu memberikan saran dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Kemudian Jaksa Agung Muda Pengawasan juga menjelaskan tentang peran strategis APIP, paradigma Bidang Pengawasan, upaya peningkatan penguatan sistem pengawasan, implementasi fungsi bidang pengawasan, tugas strategis bidang pengawasan, manajemen risiko, capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2024, tingkat maturitas SPIP pada Kejaksaan Tinggi, nilai SAKIP dan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri, tingkat Akuntabilitas Keuangan (BPK RI), hasil Survey Penilaian Integritas (SPI), Indeks BerAKHLAK, suvey kepuasan masyarakat (SKM), penyelesaian Laporan Pengaduan masyarakat pada Inspektorat I s/d V, aparatur kejaksaan yang dijatuhi hukuman disipilin, penyelesaian laporan pengaduan dan penjatuhan hukuman disiplin tahun 2024 pada wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Jaksa Agung Muda Pengawasan menyampaikan pentingnya pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.
”Tanpa adanya pengawasan, peluang, penyalahgunaan wewenang akan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum- oknum aparatur pemerintahan. Bidang Pengawasan sangat penting untuk meningkatkan dan mewujudkan Aparat Kejaksaan yang berintegritas, profesional dan bersih dari praktik KKN,” pungkasnya. (*)
