BatamNow.com, Jakarta – Tidak tanggung-tanggung Polri akan mengerahkan tambahan personel sebanyak 400 orang atau 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) ke Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Hal tersebut dilakukan jelang kedatangan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadila, yang rencananya akhir minggu ini datang ke Rempang.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa hal itu dengan tujuan membantu rencana pemasangan patok, pengukuran hingga sosialisasi ke warga.
“Kita akan terus menambah kekuatan personel. Sampai hari ini ada kurang lebih 4 SSK. Itu akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi,” tutur Kapolri, di Gedung The Tri Brata, Jakarta, Kamis, 14 September 2023.
Penambahan pasukan juga dilakukan oleh TNI. “Saya akan meminta Polisi Militer (Pom) TNI untuk terjun ke lapangan guna memastikan tak ada oknum prajurit yang terlibat dalam aksi anarkis apa pun alasannya,” jelasnya.
Meski begitu, Yudo menambahkan, dirinya meminta anggota TNI untuk menahan diri. “Prajurit TNI baru akan dikerahkan bila personel kepolisian sudah tak dapat menanggulangi lagi kericuhan yang terjadi,” tegasnya.
Terkait penambahan personel yang dilakukan, Staf Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Edy K Wahid mengatakan, secara tupoksi, TNI semestinya tidak ikut-ikutan dalam urusan sipil.
“Rempang itu bukan zona perang! Fokus saja menjaga pertahanan negara. Keterlibatan TNI dalam kasus Rempang dapat membahayakan keselamatan warga. Penambahan pasukan justru menambah situasi tidak kondusif karena warga akan semakin ketakutan,” tegasnya.
Sementara itu, penambahan pasukan Polri, kata Edi, bukan untuk bantuan sosialisasi, tapi tepatnya untuk mempercepat ganti rugi dan relokasi yang diduga dengan cara-cara intimidasi, ancaman kekerasan, dan kriminalisasi. Ganti rugi dan relokasi yang mana dari awal sudah ditolak mentah-mentah oleh warga tempatan di Pulau Rempang.
Sejauh ini, Menteri Bahlil yang ditugaskan Presiden Jokowi, belum memastikan kapan pastinya akan ke Rempang. “Insya Allah akhir minggu ini saya ke Rempang. Hanya kapan pastinya masih belum tahu karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan,” katanya.
Pada kunjungannya, Minggu, 13 September 2023 lalu, Bahlil sudah menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah zalim terhadap warga Rempang.
“Saya tidak mungkin zalim kepada bapak ibu semua. Kita akan mencarikan solusi terbaik,” seru Bahlil di Kantor Camat Galang.
Namun, fakta berkata sebaliknya. Dua kali warga Rempang dan solidaritas masyarakat Melayu melakukan unjuk rasa.
Demo terakhir justru berakhir dengan kericuhan dan menyebabkan korban luka-luka, baik warga peserta unjuk rasa maupun aparat keamanan.
Nasib warga Melayu Tempatan atau disebut juga Melayu Kuno di Rempang dan Galang bak di ujung tanduk.
Mereka diberi batas waktu hingga 28 September ini untuk mengosongkan lahan yang telah mereka tempati turun temurun bahkan sejak tahun 1834.
Akankah perjalanan sejarah warga Melayu akan ternodai lantaran nafsu besar pemerintah mendatangkan investor? Atau ada sikap legowo Pemerintah Pusat untuk mencarikan tempat alternatif bagi investor perusahaan kaca dan solar cell asal Tiongkok? (RN)