Jika Jasa Kemaritiman Terpuruk, Pengangguran Semakin Menumpuk

BatamNow.com – Pimpinan Cabang (PC) Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim (SPPJM) Batam, Panusunan Siregar mengungkapkan kondisi penurunan jumlah kapal yang masuk ke Batam dalam 5 tahun terakhir sangat berkorelasi atas menurunnya ekonomi kawasan ini.

Panusunan menguraikan hal itu dalam konferensi pers (konpers) bersama Aliansi Gerakan Kebangkitan Industri Maritim Batam (AGKIMB) di Komplek Bizpark Batam Center, Selasa (03/08/2021).

Konpers itu diadakan sehari setelah adanya 8 poin kesepakatan bersama antara AGKIMB dengan BP Batam yakni pada 2 Agustus 2021.

AGKIMB adalah gabungan dari beberapa asosiasi di bidang kemaritiman antara lain INSA, ISAA, BSOA, APBMI, ALFI, SPPJM, APTRINDO dan ATAK.

Didampingi rekan aliansi ia mengatakan, mungkin kalau dari tadi kawan-kawan bertanya seberapa yakin BP Batam melaksanakan kesepakatan?

“Menjawab itu saya menyimpulkan begini, berarti bukan hanya saya yang punya keraguan terhadap oknum-oknum yang ada BP Batam,” kata Panusunan.

Pers sendiri mempertanyakan seberapa yakin?

Berarti ada keragu-raguan, kata Panusunan.

Berarti selama ini, tambah dia, sudah menjadi habit (kebiasaan) di BP Batam mengulur-ulur waktu dengan bicara fakta tapi tak pernah menjadi realita.

“Itu gambaran dari merespons pertanyaan kawan-kawan awak media,” ujar Panusunan.

Terus bagaimana gerakan aliansi ini?

Jujur saja, katanya, kalau dari PC-SPPJM hanya menginginkan bagaimana supaya masyarakat luas juga mendapat manfaat jangka panjang atas ekonomi kemaritiman di Batam.

Dia mengajak melihat generasi muda (adik-adik kita) yang lulusan SMK perkapalan. Harusnya mereka bisa berkesempatan berkreasi meningkatkan kompetensi di galangan kapal yang ada di Batam.

Nah, jangan karena birokrasi atau berbelit-belitnya sebuah aturan, membuat ekonomi kemaritiman khususnya lalu lintas perkapalan hengkang semua dari Batam.

Sementara daerah lain membuka kesempatan besar-besaran.

Contohnya di daerah Kalimantan dan Lamongan sudah buka galangan kapal.

Batam hanya mempertahankan sebuah sistem yang hanya tidak bisa mengakomodir kepentingan investasi, katanya, “Saya pikir ke depan akan menjadi bumerang.”

Kenapa bumerang ?

Panusunan menjelaskan, Dinas Pendidikan membuka SMK Kemaritiman, SMK Perkapalan. Lalu lulusannya mau ke mana melanjutkan jenjang pendidikannya?

Menurutnya, sekitar 30 persen akan menjadi masuk akademisi karena faktor kemempuan financial orangtuanya.

Sedangkan 70 persennya menjadi para pencari kerja. Tapi ketika kesempatan bekerja tidak ditemukan maka apa yang akan terjadi?

Kalau begitu fenomenanya, Panusunan memprediksi di Batam akan semakin menambah pengangguran.

“Saya pikir kegagalan pemerintah itu bukan hanya kegagalan yang dikondisikan tetapi memang sudah diciptakan, jika BP Batam dan pemerintah tidak melihat kondisi yang ada sekarang,” ujarnya.

Namun harapan masih terbuka lebar ketika AGKIMB dan BP Batam menyepakati 8 poin kesepakatan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam 5 tahun belakangan.

Kedelapan poin kesepakatan itu antara lain:

1. Jasa Tambat Untuk Kepentingan Sendiri di TUKS/ Tersus tidak dipungut.
2. Surat Edaran Kepala Kantor Pelabuhan Laut BP Batam No. 23/2018 tentang Persyaratan Dokumen Pendukung di Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Guna Pembebasan Biaya Tambat Kapal dicabut.
3. Host to Host tetap berlaku.
4. Jasa dermaga dan jasa bongkar muat Untuk Kepentingan Sendiri di TUKS/ Tersus tidak dipungut.
5. Jasa Pemanduan dan Jasa Penundaan yang Tidak Ada Pelayanannya tidak dipungut.
6. BP Batam akan melakukan reformasi birokrasi dengan menempatkan pejabat yang berkompeten di kantor BUP BP Batam.
7. BP Batam akan mengembalikan dana (hold dana dan lunas) yang tidak ada pelayanannya dalam waktu 7 hari.
8. BP Batam akan mereview Perka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Pelayanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan akan menerbitkan Perka baru yang berkualitas dan produktif.

Diharapkan janji BP Batam bisa cepat terealisasi agar ekonomi Batam khususnya di jasa kemaritiman bangkit kembali.(PN)