BatamNow.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang sekolah meminta orangtua murid menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung risiko vaksinasi anak. Perintah Jokowi itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo.
Dilansir CNNIndonesia, menurut Abraham, KSP menerima sejumlah aduan dari masyarakat soal surat tersebut. Aduan itu pun telah disampaikan ke Jokowi dalam rapat terbatas, Minggu (16/01/2022).
“Presiden memerintahkan jangan ada lagi sekolah yang meminta tanda tangan orangtua/ wali murid yang menyatakan sekolah tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal tertentu akibat vaksin anak,” kata Abraham dalam keterangan tertulis, Senin (17/01).
Abraham menjelaskan seluruh kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI) adalah tanggung jawab negara. Negara pun menanggung seluruh biaya yang diperlukan jika warga negara mengalami KIPI.
Dia meminta orangtua siswa tidak khawatir. “Bila ada temuan, orangtua/ wali diharapkan melapor ke puskesmas atau RS terdekat,” ujar Abraham.
Sebelumnya, pemerintah melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk 26,5 juta anak usia 6-11 tahun. Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 untuk anak rampung pada Maret 2022. (*)
