BatamNow.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang menginginkan wilayah mereka berstatus FTZ menyeluruh, sama seperti Batam.
Keinginan dan desakan tersebut didasari karena ketiga wilayah berada di perbatasan, berada di perairan Selat Malaka jalur perdagangan dunia, serta berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura.
“Kami minta status FTZ Kabupaten Bintan berlaku menyeluruh, sama seperti Batam. Selain karena kami sangat dekat dengan Malaysia dan Singapura dan berada di jalur perdagangan dunia, kami juga ingin Bintan dikhususkan sebagai kawasan hilirisasi dan ketahanan energi,” ungkap Ketua Kadin Bintan, Asriawadi Gentong, melalui press release, Selasa (07/04/2026).
Pihaknya akan menyurati Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian agar hal ini dapat menjadi atensi, mengingat pemerintah juga sangat konsen pada industri hilirisasi dan ketahanan energi.
“Segera kami akan surati Menko Perekonomian supaya tahun ini bisa terealisasi, agar wilayah Bintan juga dapat kompetitif dan berkembang,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Kadin Karimun, Afrijal. Pihaknya juga berharap Kabupaten Karimun dapat menyandang status yang sama seperti Batam, yakni FTZ menyeluruh, agar Karimun dapat berkembang dan industrinya semakin menggeliat.
“Kami ingin berkembang sama seperti wilayah lain, seperti Batam. Karimun punya potensi sebagai kawasan berstatus FTZ menyeluruh dan menjadi pusat hilirisasi serta ketahanan energi,” ungkap Afrijal.
Pemerintah diharapkan segera merespons hal ini untuk menjadikan kawasan seperti Bintan, Karimun, Tanjungpinang, termasuk Batam sebagai kawasan industri yang saling terintegrasi dengan keunggulan masing-masing wilayah.
“Batam punya keunggulan dengan kawasan-kawasan industrinya. Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang juga punya potensi dan keunggulan, di antaranya sebagai kawasan industri hilirisasi dan ketahanan energi,” ujarnya.
“Kami juga akan menyurati Kemenko Perekonomian agar hal ini dapat dibahas dan direspons untuk percepatan pengembangan hilirisasi dan ketahanan energi di Tanah Air,” tambahnya.
Ketua Kadin Kota Tanjungpinang, Ade Angga, juga menyampaikan bahwa Tanjungpinang memiliki potensi yang sama seperti wilayah lain di Kepulauan Riau. Sebagai ibu kota provinsi, Tanjungpinang mengalami banyak kemajuan signifikan sehingga layak untuk terus berkembang, baik di sektor industri, jasa, maupun perdagangan.
“Tanjungpinang akan semakin berkembang jika status FTZ menyeluruh dilekatkan sama seperti Batam, karena berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kawasan ini bisa menjadi pusat industri hilirisasi dan ketahanan energi. Wilayah kita masih sangat luas, sehingga pasar untuk pengembangan energi terbarukan sangat potensial,” pungkasnya.
Baik Bintan, Karimun, maupun Tanjungpinang sama-sama menginginkan agar pengembangan ketiga wilayah sebagai pusat hilirisasi dan ketahanan energi dipimpin oleh tenaga profesional di bidangnya, setingkat menteri, yakni untuk Kepala BP Bintan, BP Karimun, dan BP Tanjungpinang, serta berada di bawah koordinasi langsung Presiden.
“Kami berharap, jika ini (status FTZ menyeluruh) terealisasi, kami menginginkan kami berada di bawah koordinasi langsung Menko Perekonomian,” pungkasnya. (*)
