Catatan Redaksi BatamNow.com
Tetiba saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir para pejabat negara yang berbondong-bondong pelesiran ke luar negeri (LN).
Devisa banyak “lari” dari Indonesia. Resesi dunia sudah di depan mata. Pejabat banyak pamer di media sosial (medsos) saat shopping trip.
Teguran yang positif dari Jokowi. Hanya saja mengapa baru sekarang?
Bukankah habit pelesiran para pejabat negara dan yang lainnya sudah cukup lama dan menjadi rahasia umum?
Sebenarnya ada yang lebih dahsyat lagi yang harus segera diatensi, yakni dugaan tren para pejabat negara pelesiran ke kasino.
Lihatlah heboh Gubernur Papua Lukas Enembe (LE). Ke LN dengan style hidup hedon.
LE ke LN kerap menggunakan pesawat jet carteran dengan tarif sewa yang fantastis.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap transaksi uang Rp 560 miliar milik LE di meja kasino di 3 negara: Singapura, Malaysia dan Filipina.
Devisa “lari” ke LN, kata Jokowi. Tapi mengapa selama ini para pejabat negara itu terbiarkan hidup hedon dan sebegitu mudah pelesiran ke mancanegara?
Mungkin saja ketentuan perundang-undangan yang mengatur mekanisme perizinan para pejabat negara ke LN tak dijalankan secara efektif, selama ini.
Misalnya, pelesiran Gubernur Papua LE itu yang sudah berulang kali ke LN. Atas seizin siapa. Meski LE berkilah kepergiannya ke LN untuk berobat.
Diduga keras sama halnya dengan para oknum pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang lain. Mereka kerap pelesiran ke LN bahkan sampai ke meja judi di Singapura.
Dari mereka diduga juga ada para oknum wali kota, bupati, wakil rakyat dari berbagai daerah, anggota DPR RI dan para oknum pejabat BUMN.
Dua kasino darat di Singapura, yakni Marina Bay Sands dan di Resort World Sentosa (RWS). Buka sejak tahun 2010.
Sementara Lukas Enembe menurut Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, selain di Singapura juga ke Genting Highland Malaysia dan Solaire Resort dan Entertaintmen City, Filipina.
Has si “wanita emas” yang dicokok oleh Kejagung, menurut sumber, tak asing lagi di dua kasino itu. Disebut sudah lumayan lama dia mengganti “kewarganegaraan” rupiahnya yang cukup banyak di sana.
Disebut-sebut, dia bersama beberapa oknum pejabat BUMN ke rumah judi.
“Wanita emas” ditangkap Kejagung. Tersandung kasus dugaan korupsi PT Waskita Beton Precast Tbk, anak perusahaan BUMN.
Demikian juga EO, Bupati Mimika tersangka KPK, yang juga menurut sumber, ia keseringan ke kasino di Singapura. Ia disebut juga member premium di sana.
“Di arena kasino Singapura EO dijuluki Don King karena bentuk rambutnya mirip promotor tinju Amerika Don King,” kata Bocik yang selalu wara wiri di dua kasino itu.
Selain para pejabat negara dan mitra pejabat, para pengusaha kakap Indonesia tak asing lagi yang menjadi member VIP dua kasino di Singapura.
Mereka juga hilir mudik ke Singapura dengan private jet masing-masing, tentu dengan “bertumpuk” uang atau valuta asing.
Devisa Hengkang ke Luar Negeri
Pantauan redaksi BatamNow.com dan informasi yang dihimpun di arena dua kasino di Singapura, banyak juga warga Indonesia dengan ekonomi pas-pasan terseret magnet rumah judi itu.
Di sana memang ada gaming kelas bawah dengan taruhan minimum mulai dari S$ 2 atau setara Rp 25 ribu sekali bet.
Dan bagi pemain premium bisa sampai S$ 500 ribu atau setara Rp 5 miliar sekali pasang. Jadi tinggal pilih mau bermain di meja kelas ekonomi atau di VIP.
Sementara jenis permainan, antara lain meja Baccarat, Roullette, Blackjack, Sicbo, Fantan, Dragon Tiger, mesin Slot Game.
Berbicara soal devisa yang hengkang ke LN dalam konteks pelesiran sebagaimana disampaikan Jokowi, sungguh tak terbantahkan.
Tapi khusus yang pelesiran ke kasino, lebih dahsyat. Berlimpah uang yang “dihamburkan” di meja judi.
Banyak yang mengasumsikan paling tidak ratusan atau mungkin seribuan triliun rupiah “mengalir” ke kasino di Singapura selama 12 tahun.
Pemerintah hendaknya meminta PPATK dan OJK membeber atau membuka lebih rinci kepastian angka devisa yang hengkang itu. Jangan berhenti hanya di jejak aliran rekening Lukas Enembe.
Begitu dahsyatnya uang dihamburkan di kasino. Jumlah disebut di atas memang masih asumsi. Tapi jika melihat Rp 560 miliar transaksi LE ke kasino sesuai temuan PPATK, jumlah itu bisa benar adanya.
Belum lagi dugaan uang kontan yang ditenteng langsung dalam tas oleh para pejudi dari Indonesia.
LE, oleh sumber, bukan satu satunya petaruh high level. Masih ribuan lagi para pemain sekelas lainnya dari Indonesia.
Dua mantan marketing kasino MBS membocorkan bahwa seorang taipan atau setengah taipan maupun taipan kelas bawah Indonesia bisa menghabiskan puluhan miliar rupiah sekali masuk kasino. Bahkan ada lebih dari jumlah itu.
Dia katakan dari seluruh gambler yang bermain di dua kasino di Singapura selama ini, diperkirakan 40 persen berasal dari Indonesia.
Rerata pemain yang keluar-masuk setiap hari di dua kasino di Singapura itu berkisar antara 3.000 sampai 4.000 orang. Itu memang kondisi sebelum pandemi dan pasca Covid-19.
Jika demikian, anda dapat menghitung sendiri jumlah penjudi yang datang dari Indonesia. Apalagi saat weekend atau hari libur lainnya.
Selama 12 tahun kasino dibuka, sepanjang itu pula lah rupiah berpindah “kewarganegaraan”. Belum yang ke kasino Genting Malaysia dan Macau.
Para pejabat negara Indonesia melenggang pelesiran ke LN, terkhusus yang ke kasino.
Dan semudah itu pula rupiah kencang “hijrah” ke negeri seberang. Lewat begitu saja dari pintu keberangkatan bandara atau pelabuhan. “Melambai” dari pos penjagaan petugas.
Modus Bawa Uang Banyak ke Luar Negeri
Pembatasan membawa uang ke LN sebenarnya sudah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017.
Tapi tahu sendirilah, kata sumber di kasino, “di Indonesia kan banyak jalan menuju Roma”.
Salah satu ketentuan bahwa jumlah uang maksimal yang dapat dibawa ke LN sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau valuta asing yang setara dengan jumlah itu.
Biasanya, khusus para gambler kasino dari Indonesia terlebih dulu menukarkan modalnya ke money changer di negaranya. Itu untuk memperkecil tumpukan rupiah yang akan dibawanya.
Anda sudah tahu bahwa tumpukan uang Rp 10 juta, misalnya, yang terdiri fisik uang pecahan Rp 100 ribu, berarti dengan jumlah 100 lembar.
Belum lagi pemodal Rp 1 miliar atau lebih. Kalau bawa semiliar rupiah bisa satu goni. Dengan uang bawaan setumpuk itu, dijamin bermasalah di pos custom Singapura, kalaupun lolos dari Indonesia.
Jadi umumnya para pelancong selalu menukarkan dulu tumpukan rupiahnya dengan dolar Singapura. Jumlah yang Rp 1 miliar, lembarannya bisa menipis hanya 100 lembar dengan pecahan S$ 1.000.
Dengan jumlah fisik uang seperti itu tak perlu pakai tas besar, cukup diseludupkan di kantung celana.
Lalu para gambler pun melenggang dari gate atau monitor petugas Bea dan Cukai (BC) di bandara atau di pelabuhan laut internasional Indonesia.
Di pintu penjagaan inilah yang diistilahkan banyak jalan menuju Roma.
Syukur-syukur tak keciduk petugas custom di pelabuhan udara dan laut di Singapura.
Lucunya lagi bahwa penukaran uang di money changer Indonesia, agaknya unlimited. Seperti tak ada kontrol yang ketat dari pemerintah soal sirkulasi uang lewat gerai penukaran itu.
Dan parahnya lagi pengiriman uang berpuluh miliar ke LN lewat money changer, diyakini sangat mudah dan Anda bisa coba.
Adakah transaksi dan pengirman uang seperti ini dapat dikategorikan pengiriman secara gelap?
Devisa terbang ke LN.
Tiga Persoalan Devisa Hengkang yang Perlu Dibenahi
Jokowi pun mengklaim terpaksa membatasi perjalanannya setiap tahun. Paling hanya dua atau tiga undangan yang dihadirinya meski dapat undangan 20 kali. Ini agar devisa tidak lari ke luar negeri.
“Betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkret gak sih?” Padahal undangan ke Jokowi itu masuk kategori menjalankan tugas negara.
Jokowi tengah “ngerem”, tapi para pejabat negara yang lain justru “ngegas” alias berbondong-bondong ke LN.
Kontradiktif memang.
Untuk ini, Jokowi harus lebih tegas lagi lewat tindakan yang konkret dan komprehensif. Tak cukup hanya menyentil.
Ini demi membatasi larinya devisa kita. Apalagi di saat krisis global sekarang.
Karena kalau hanya dengan sentilan saja diyakini tak akan efektif alias kurang “ngefek”.
Apalagi bagi para pejabat yang punya karakter hedon, apalagi jauh dari terapi revolusi mental pada pemerintahan sekarang ini.
Lalu bagaimana?
Ada tiga soal yang harus segera dibenahi di pusaran permasalahan devisa yang mengalir deras ke LN lewat para pelancong, apalagi pejudi.
Pertama, tentang peraturan atau ketentuan yang ketat bagi para pejabat negara, gubernur, wali kota dan bupati dan ASN berbagai tingkatan yang pelesiran ke LN. Demikian juga para legislator pusat dan daerah. Juga terhadap pejabat TNI maupun Polri di tingkatan tertentu.
Soal ini harus ada koordinasi terintegrasi dari institusi pemerintah pemberi izin dengan kantor imigrasi dan apatur petugas negara di bandara maupun pelabuhan laut internasional. Semua kontrol ini meski berbasis data digital dan online system.
Kedua, pengetatan kontrol di bandara atau pelabuhan keberangkatan soal nilai maksimun uang rupiah atau valuta asing yang dibawa ke LN.
Ketiga, regulasi batasan-batasan maksimun penukaran serta pengiriman uang lewat money changer.
Sebab selama ini penegasan dan pengawasan atas tiga permasalahan disebut di atas, sepertinya lose control. (*)
