BatamNow.com – Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi hak setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan pemerintah wajib dalam pengadaannya.
Sayangnya, di Batam, Kepulauan Riau, masih banyak masyarakat kesulitan mendapatkan KTP disebab kelangkaan blangko.
“Blangko KTP terbatas sehingga pelayanan pembuatan KTP hanya digunakan bagi yang urgent dan dipilih-pilih saja,” kata Plt Kadisdukcapil Kota Batam Ashraf Ali, Selasa (10/12/2024), pertelepon ke redaksi BatamNow.com
Namun Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Teguh Setyabudi, mengatakan belum tahu masalah di Disdukcapil Pemko Batam.
“Kalau alasannya blangko habis, silahkan infokan ke pusat dan minta tambahan. Masalahnya, sudah diminta belum? Harus aktif, jangan hanya menunggu saja,” kata Teguh menjawab BatamNow.com di Balai Kota, Jakarta, Jumat (13/12/2024),
Atau kalau tidak, lanjut Teguh, bisa menghubungi Disdukcapil Provinsi. Mungkin di sana ada stok blangko KTP. Intinya, semua warga harus bisa dilayani.
“Kami akan kami coba cek masalah di Batam, mungkin ada kendala pendistribusian,” ujar Plt Gubernur Daerah Khusus Jakarta ini.
Meski begitu, dirinya menegaskan, Ditjen Dukcapil Kemendagri terus melakukan evaluasi penganggaran, perencanaan, dan pendistribusian di sejumlah daerah sehingga ke depan hal tersebut (kelangkaan) tidak terjadi lagi.
Dirinya memastikan bahwa daerah-daerah mendapat kiriman blangko KTP dari Pemerintah Pusat.
“Ya itulah kami akan mengevaluasi di mana permasalahannya. Apakah soal anggaran atau ada hal lain yang menjadi kendala,” tukasnya.
Sementara itu, Plt Kadisdukcapil Kota Batam Ashraf Ali menyatakan dengan adanya keterbatasan blangko, KTP hanya dapat diterbitkan utamanya bagi warga dengan keperluan mendesak atau bagi pemohon yang penting saja.
Bagaimana kriteria “yang penting” itu dalam melayani warga yang haknya setara untuk mendapatkan KTP sesuai dengan jaminan negara lewat UU, tak dijelaskan Ashraf Ali.
Teguh juga memastikan harusnya kelangkaan blangko KTP tidak terjadi. Karena itu menjadi hak dari tiap warga negara yang menurut UU sudah harus memiliki KTP.
Bukan saja hanya masalah kelangkaan blangko KTP, tapi layanan produk administrasi kependudukan juga sempat bermasalah.
Sejak 2 Desember 2024, muncul pengumuman dari Disdukcapil Kota Batam tentang, “produk administrasi kependudukan belum bisa diterbitkan dalam minggu ini sehubungan dengan konsolidasi maintenance Tanda Tangan Elektronik (TTE)”.
Namun Ashraf Ali yang aktif menjadi Plt mulai 5 Desember ini mengatakan konsolidasi maintenance TTE sudah dapat digunakan pada tanggal 5 Desember.
Selain pengumuman ke publik, pengumuman secara bersamaan beredar di internal Pemko Batam terkait kendala TTE itu.
“Sehubungan dengan belum ditetapkannya pengganti Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam, maka pembubuhan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas untuk semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dapat dilakukan,” begitu narasi pengumuman di internal Pemko Batam yang didapat media ini dari sumber.
Penetapan Kadisdukcapil Kota Batam memang mengundang pertanyaan publik belakangan ini.
M Fairus R Batubara, yang Camat Bengkong, Batam telah lolos asesmen, namun tak kunjung dilantik.
Apakah tak kunjung dilantiknya M Fairus karena tengah dalam pemeriksaan penyidik Polda Kepri di kasus dugaan korupsi PSPK, konfirmasi BatamNow.com belum diresponsnya.
Wali Kota Batam Muhamamd Rudi, justru menunjuk Plt Kadisdukcapil Ashraf Ali menggantikan Herianto yang memasuki masa pensiun pada 30 November, lalu.
Jabatan Ashraf Ali, sebelumya, adalah Sekretaris Kadisdukcapil Kota Batam. (JK/A/Red)
