BatamNow.com – Kepala BP Batam ex-officio Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjelaskan alasan pembangunan pelabuhan logistik baru (Batam New International Port) sebab kapasitas Pelabuhan Batu Ampar tidak mampu untuk Batam menuju Hub Logistik.
“Kalau PP 41/2021 ini berlaku di Kota Batam bahwa Batam dijadikan Hub Logistik maka seluruh barang yang akan masuk ke Republik Indonesia mungkin bisa singgah di Batam,” ujar Rudi ke wartawan usai meninjau vaksinasi booster di Mall Botania 2, Batam Center, Selasa (25/01/2022).
Rudi melanjutkan, semakin besarnya aktivitas bongkar muat akan berbanding lurus dengan kemampuan kapasitas pelabuhannya.
“Kapasitas Pelabuhan Batu Ampar hari ini hanya sekitar 520 ribu [peti kemas/ TEU’s],” lanjutnya.
Menurut Rudi, Menko Marves menyatakan ada 18 juta kontainer kebutuhan Indonesia yang transhipment-nya melalui Singapura. “Transhipment itulah yang akan dipindahkan ke Kota Batam maka dibangunlah new port di Sekupang,” jelasnya.
Ia menambahkan, transhipment itu nantinya bukan hanya kontainer masuk untuk konsumsi masyarakat Kota Batam. “Sehingga itu akan menghasilkan pemasukan bagi BP Batam, pemerintah daerah dan pusat,” ujar Rudi.
Rencananya, pelabuhan logistik baru itu akan dibangun di Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat meninjau lokasi itu pada Senin (24/01).
“Membangun satu pelabuhan butuh waktu yang panjang dalam waktu yang dekat kita akan menyiapkan seluruh regulasi untuk dibawa ke pusat untuk dibawa ke pak Menko Maritim supaya ini bisa diproses,” kata Rudi.
Tanjung Pinggir yang tata ruangnya adalah kawasan pariwisata ini, lanjut Rudi, regulasinya harus diubah menjadi untuk pelabuhan.
“Maka rencana induk pelabuhan ini harus saya ajukan kembali ke Pak Menhub. Perintah beliau kemarin harus kita ajukan supaya ada perubahan dan tata ruang daratnya harus kami ubah,” imbuhnya.
Ia menekankan lagi, kapasitas Pelabuhan Batu Ampar tidak memungkinkan untuk ditingkatkan sehingga dibangunlah pelabuhan baru di Tanjung Pinggir itu.
“Jika dalam perjalanan nanti pak Menko Marves ada kebijakan bahwa ini tutup kita ikut saja. Namanya kita pemerintah, ikut pemerintah di atas,” ujarnya. (Hendra)