BatamNow.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi kerakyatan dari desa. Komitmen ini ditunjukkan lewat pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kamis (08/05/2025).
Rakorda ini menjadi ajang konsolidasi dan kolaborasi besar, dengan kehadiran lebih dari 1.100 peserta yang mengikuti secara daring dan luring. Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, turut menyampaikan arahannya secara virtual, sementara Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kemenkop RI, Panel Barus, hadir langsung sebagai narasumber.
Acara juga diwarnai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kepri dan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kepri, serta kolaborasi dengan 15 perguruan tinggi. Ini adalah bentuk sinergi nyata dalam mendukung pendirian dan pemberdayaan Kopdes Merah Putih di Kepri.
Pemprov Kepri secara masif telah mengupayakan percepatan pendirian Kopdes Merah Putih dan menjadi perhatian khusus Gubernur Ansar di mana Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran awal Rp 2,250 miliar untuk upaya percepatan.
Anggaran ini digunakan sebagai andil besar Pemprov Kepri dengan upaya antara lain: Penyediaan akta notaris secara gratis melalui dukungan 35 notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Kepri; Pelatihan dan sertifikasi calon manajer koperasi (CEO); dan Insentif sebesar Rp200 juta bagi 5 koperasi desa pertama yang paling unggul dan potensial.
Dalam arahannya, Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi menyampaikan harapan Presiden Prabowo agar Kopdes Merah Putih menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan desa, mulai dari panjangnya rantai distribusi, keterbatasan permodalan, hingga dominasi tengkulak dan pinjol ilegal.
Ia mengapresiasi langkah cepat dan strategis Pemprov Kepri dalam mendukung pembentukan Kopdes Merah Putih, mulai dari pembiayaan akta notaris, pelatihan, hingga pemberian insentif.
“Kami berharap Kepri menjadi pelopor dan lokomotif pengembangan Kopdes Merah Putih berbasis nelayan. Kita butuh percontohan pengelolaan koperasi agro-maritim di Kepulauan Riau untuk menjadi model nasional,” ujarnya.
Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan implementasi konkret dari program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI melalui Asta Cita, khususnya dalam pembangunan ekonomi dari desa dan pinggiran.
“Ini adalah bentuk komitmen kita yang tegak lurus menjalankan arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi. Eksistensi koperasi yang sempat pudar kini kita bangkitkan kembali dengan semangat kebangsaan, makanya disebut koperasi Merah Putih,” tegas Gubernur Ansar.
Sebagai provinsi kepulauan yang 96 persen wilayahnya terdiri dari lautan, Gubernur Ansar mendorong agar koperasi-koperasi yang dibentuk fokus pada sektor kelautan dan perikanan. Ini mencakup pengembangan pasca panen, penyediaan sarana pendingin, dan kebutuhan logistik lainnya bagi para nelayan.
“Potensi besar Kepri harus menjadi core bisnis koperasi ke depan. Kita ingin koperasi tidak hanya sekadar terbentuk di atas kertas, tetapi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nyata masyarakat,” ujar Gubernur Ansar.
Rakorda ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah awal menuju kebangkitan koperasi di tanah air. Pemprov Kepri telah memulai langkah dengan semangat kolaboratif. Tinggal bagaimana seluruh elemen—pemerintah, akademisi, notaris, dan masyarakat desa—bekerja keras menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa yang mandiri dan berdaulat.
“Kita semua harus bekerja sama agar koperasi ini bukan hanya ramai saat dibentuk, tapi benar-benar berjalan dengan usaha yang kuat dan berkelanjutan,” pungkas Gubernur Ansar penuh semangat. (*)
