BatamNow.com, Jakarta – Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) bersiap untuk kembali mencoba memakzulkan Presiden Donald Trump jika dia tidak segera mundur, usai kerusuhan di gedung Capitol AS. Di tengah rencana pemakzulan tersebut, Ketua DPR AS, Nancy Pelosi berbicara dengan jenderal top AS tentang mencegah Trump mengakses kode peluncuran nuklir di hari-hari terakhir masa jabatannya.
Dilansir detikcom, perkembangan luar biasa ini terjadi dua hari setelah Trump mendesak ribuan pendukungnya untuk berdemo di gedung Capitol AS, hingga memicu kericuhan di mana kerumunan orang membobol gedung Kongres tersebut. Seorang petugas polisi dan empat orang lainnya tewas dalam kerusuhan tersebut.
“Situasi Presiden yang tidak terkendali ini sangat berbahaya,” kata Pelosi dalam sebuah pernyataan, tepat sebelum pembicaraan conference call dengan sesama politikus Demokrat untuk membahas rencana memakzulkan mendakwa Trump.
“Jika Presiden tidak meninggalkan jabatannya dalam waktu dekat dan dengan sukarela, Kongres akan melanjutkan tindakan kita,” imbuhnya seperti dilansir kantor berita Reuters dan Channel News Asia, Sabtu (09/01/2021).
Pelosi mengatakan bahwa dia telah mendapat jaminan dari Jenderal Angkatan Darat Mark Milley selaku ketua Kepala Staf Gabungan, bahwa ada pengamanan jika Trump mencoba meluncurkan senjata nuklir.
Sementara presiden AS memiliki akses ke kode yang diperlukan untuk menembakkan senjata nuklir, tidak ada pejabat tinggi militer atau keamanan nasional yang menyatakan keprihatinan secara terbuka tentang kondisi mental Trump terkait senjata nuklir.
Kantor Milley mengatakan bahwa Pelosi telah memprakarsai conference call tersebut dan bahwa jenderal tersebut “menjawab pertanyaannya mengenai proses otoritas komando nuklir.”
Sementara itu, mayoritas Demokrat tampak siap untuk memulai proses pemakzulan jika Wakil Presiden Mike Pence dan Kabinet Trump menolak untuk mengaktifkan Amandemen ke-25 Konstitusi AS, yang memungkinkan mereka untuk mencopot seorang presiden yang tidak dapat menjalankan tugasnya.
Menurut seorang penasihat kepada Reuters, Pence menentang langkah seperti itu.(*)
