BatamNow.com, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK) ikut mengkritik pemerintah Jokowi yang dinilai antikritik. JK menyebut tak jarang kritik yang disampaikan berujung pada pelaporan ke polisi.
Dilansir kumparan.com, merespons JK, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan kritik sah saja disampaikan mengingat hal itu menjadi hak warga negara dan pemerintah pun tidak bisa menghalanginya. Begitu juga dengan pelaporan ke polisi terhadap mereka yang mengkritik.
Mahfud kemudian mencontohkan keluarga JK toh juga pernah melaporkan pihak tertentu yang mengkritiknya.
“Itu kan yang melapor punya hak, kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan didalami. Kan tinggal itu aja. Nah bahkan juga keluarga Pak JK melapor ke polisi,” ujar Mahfud kepada wartawan, Senin (15/02/2021).
“Siapa itu? Ferdinand Hutahaean dilaporkan ke polisi karena nyebut apa Chaplin sebagai otak dari sebuah fenomena politik. Ferdinand Hutahaean, ada siapa Rudi Kamri itu dilaporkan ke polisi,” sambungnya.
Contoh lain, lanjut Mahfud, keluarga JK juga pernah melaporkan calon Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto pada Desember 2020. Danny dianggap telah mencemarkan nama baik JK lantaran dikaitkan dengan kasus suap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Lapor melapor dinilai Mahfud wajar saja dilakukan seorang warga negara. Nantinya, kata Mahfud, pihak kepolisian yang menentukan apakah ada unsur kriminal dari laporan yang disampaikan tersebut.
“Enggak apa-apa melapor, nanti polisi lalu melihat apakah ada unsur kriminalnya apa tidak,” ucap Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud kembali menegaskan pemerintah selalu terbuka pada kritik. Menurut dia, kritik yang sehat akan membantu pemerintah dalam memperbaiki atau membuat kebijakan yang prorakyat.
“Pernyataan presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silakan mengkritik itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh, menjadi sikap dasar pemerintah di dalam mengelola negara,” kata Mahfud.
“Silakan kritik karena pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik. Oleh sebab itu presiden menyatakan silakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan,” tutupnya.
Ucapan JK soal kritik terhadap pemerintah disampaikan saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/02).
Pada acara itu, JK bicara soal demokrasi di Indonesia pada masa ini. JK menyoroti pernyataan Jokowi soal minta dikritik. Kemudian, ia mempertanyakan soal bagaimana mereka yang mau mengkritik tak berakhir dengan dilaporkan ke polisi.
“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” kata JK.(*)
