BatamNow.com, Jakarta – Tidak bisa dipungkiri, sejak puluhan tahun silam, beragam penyelundupan dengan mudahnya masuk Indonesia melalui Batam, Kepulauan Riau. Hal ini sangat memprihatinkan, seolah tak ada upaya memberantasnya. Bahkan, kecenderungan kondisi demikian justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memperkaya diri sendiri. Diduga, aparat pun ber-patgulipat dan kecipratan jatah ‘preman’. Alhasil, hingga kini penyelundupan melalui Batam sulit diberantas.
Banyak pihak menilai Batam menjadi surga penyelundupan, mulai dari berbagai macam barang, minuman keras, sampai manusia.
Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, salah satu penyebab mudahnya penyelundupan masuk melalui Batam adalah ego sektoral.
“Sejak dulu Batam dikenal sebagai tempat asyik bagi penyelundupan. Termasuk dulu mobil-mobil bekas dari Singapura, bisa bebas masuk melalui Batam,” kata Boyamin kepada BatamNow.com, di Jakarta, Sabtu (01/10/2022).
Hal tersebut, ujarnya, berlangsung hingga kini, di mana terbaru penyelundupan BBM dan limbah beracun. “Semua bisa terjadi karena ego sektoral dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Misal, KSOP Khusus Batam berdalih hanya mengurusi perizinan kapal, tidak muatannya. Sementara bea cukai hanya ngurusin muatan kapal, tapi soal keluar masuk kapal tidak terpantau karena banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil. Hal serupa juga terjadi pada Polairud dan TNI AL,” terang Boyamin.
Dikatakannya, kalaupun ada yang ditangkap, lalu diserahkan kepada instansi berwenang untuk mengurusnya yang terjadi saling melempar tanggung jawab. “Karena ego sektoral dan kurangnya koordinasi inilah yang menjadikan Batam surganya penyelundupan,” tukasnya.
Dirinya mengaku tidak tahu pasti, apakah ego sektoral atau kurang koordinasi ini memang sengaja dibiarkan, sehingga memudahkan orang menyelundupkan barang atau bahkan orang, pastinya banyak hal yang perlu dievaluasi. “Jangan sampai memang ada unsur kesengajaan dari empunya kewenangan membiarkan penyelundupan terjadi, padahal tahu. Parahnya lagi, malah penyelundupan dibeking oleh oknum-oknum yang punya kewenangan,” serunya.
Tak heran, masyarakat jadi curiga, jangan-jangan memang oknum berwenang dapat bagian dari suatu aktifitas penyelundupan itu. Untuk itu, saran Boyamin, harus ada good will dari lembaga pemegang kewenangan untuk saling berkoordinasi dalam menangani penyelundupan, termasuk pihak intelijen.
“Mungkin harus ada pengawasan kuat dari Pemerintah Pusat terhadap aktivitas di perairan Batam dan Kepri. Lagi-lagi, pusat pun jangan malah ikutan bermain, memuluskan langkah para penyelundup. Semuanya berpulang pada niat baik dari lembaga dan orang-orang di dalamnya. Sepanjang ada niat baik dan koordinasi melekat, penyelundupan di Batam bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan,” pungkasnya. (RN)
